Orang Tua Keluhkan Wisuda SMP Negeri di Banyumas, Biaya Jutaan Rupiah dan Seakan Wajib

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Banyumas menyuarakan keluhannya terkait pelaksanaan acara kelulusan atau wisuda di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. 

Mereka menilai kegiatan tersebut terlalu membebani dari segi biaya dan seolah-olah diwajibkan meski tidak diatur dalam peraturan resmi pemerintah.

Salah satu wali murid dari SMP Negeri di wilayah Purwokerto, Mawar mengaku harus merogoh kocek lebih dari Rp1 juta untuk acara kelulusan anaknya. 

Menurutnya, rincian biaya tersebut mencakup sewa gedung hotel, pembuatan buku tahunan, hingga biaya foto dan ijazah.

"Bayar sewa gedung hotelnya saja sudah lebih dari Rp500 ribu, yearbook sekitar Rp300 ribu, make-up buat foto yearbook Rp150 ribu, sewa tempat foto Rp50 ribu, lalu ijazah Rp120 ribu. 

Totalnya lebih dari satu juta rupiah," ujar Mawar, kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (13/5/2025).

Yang membuatnya kecewa, lanjut Mawar, adalah tidak adanya musyawarah atau mekanisme voting dalam rapat wali murid sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Ia merasa keputusan dilakukan sepihak oleh pihak sekolah.

"Kami pikir akan ada voting apakah kegiatan ini perlu atau tidak. 

Tapi ternyata langsung diumumkan soal tempat, konsep acara, dan nominal biaya. Nggak ada pilihan. 

Memang tidak dibilang wajib, tapi rasanya seperti diwajibkan," terangnya. 

Mawar menilai, kegiatan kelulusan seharusnya mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga siswa yang beragam. 

Ia menyayangkan apabila acara semegah itu harus dibayar mahal hanya demi gengsi atau tradisi.

"Tadinya anak-anak juga disuruh pakai toga, tapi akhirnya diganti dengan pakaian adat. 

Tetap saja, biayanya tetap tinggi," tambahnya.

Dari informasi yang dihimpun, biaya kegiatan kelulusan antar sekolah berbeda-beda. 

Ada SMP negeri yang menyewa hotel dengan biaya Rp600 ribu per siswa, bahkan SMK negeri lain hanya mematok Rp400 ribu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Joko Wiyono menyatakan kegiatan serupa bersifat tentatif dan tidak diwajibkan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemuda di Bantarsari Cilacap Babak Belur Dikeroyok Dua Pemabuk

Sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan menyatakan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD formal dan non-formal), jenjang SD, jenjang SMP, dan pendidikan kesetaraan tidak menjadikan kegiatan wisuda perpisahan atau pelepasan murid sebagai kegiatan yang bersifat wajib. 

"Kegiatan wisuda atau perpisahan pelepasan hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan bermakna.

Apabila kegiatan tersebut bersumber dari sumbangan orangtua atau wali murid, hendaknya tidak boleh membebani orang tua atau wali murid. 

Sifatnya sukarela, tidak ada batasan minimal, tidak memaksa, dan tidak mengikat," jelasnya. 

Ia mengatakan satuan pendidikan tidak diperkenankan memungut kenang-kenangan atau sejenisnya yang sifatnya wajib kepada murid atau orangtua wali murid.

Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sekolah atau satuan pendidikan agar melibatkan komite sekolah dan orangtua wali murid sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

Namun, para orangtua berharap agar sekolah lebih transparan dan adil dalam mengambil keputusan, serta tidak membebankan biaya besar untuk kegiatan yang bersifat simbolik. (jti)