Serikat Pekerja Datangi Wabup Banyumas, Minta Perlindungan Sosial Pekerja Informal

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Banyumas, meminta Pemkab mendorong para pengusaha dapat memfasilitasi dan mendaftarkan karyawannya, menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

Ketua DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Banyumas, Haris Subiyakto mengatakan, masih banyak pekerja informal di Kabupaten Banyumas yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya para pekerja di sektor informal perlu perlindungan sosial yang memadai seperti tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Sekolah Rakyat di Banyumas Tak Perlu Lahan, Dibantu Kemensos

Hal itu menjadi bagian dari memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Sebab para pekerja sektor informal juga tetep berisiko mengalami kecelakaan kerja.

"Para pekerja informal di Kabupaten Banyumas perlu adanya peningkatan kesejahteraan.

Salah satu peningkatan kesejahteraannya bisa dengan diberikan perlindungan kesehatan, karena masih banyak yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, saat melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, di ruang rapat Wabup, Senin (14/4/2025).

Baca juga: Sekolah Rakyat di Banyumas Tahap 1 di Baturraden, Tahap 2 di Banteran dan Karangcegak

Menurutnya, para pekerja informal tetap perlu mendapatkan perlindungan keselamatan dalam kerja.

Sebab dalam melaksanakan pekerjaannya mereka juga memiliki potensi kecelakaan.

"Tidak hanya para petani, tukang bangunan, dan lain sebagainya."

"Pekerja informal lainnya yang bekerja dalam kurun waktu lama atau kontrak, seperti pekerja hotel, pekerja toko, restauran dan lainnya," jelasnya.

Para petani, ia mencontohkan nira kelapa atau penderes sudah ada sebagian yang mendapat jaminan kesehatan.

Hal itu dibiayai perusahaan yang menjadi mitra mereka. 

Sementara, pekerja hotel, restauran, atau penjaga toko itu, mereka semestinya bisa didaftarkan perusahaan tempat mereka kerja.

Baca juga: Pencuri Motor Sasar Tempat Parkir Pasar di Purbalingga Dibekuk Polisi, Hasil Dijual ke Banyumas

"Maka kami berharap Pemkab bisa ikut mendorong, mensosialisasikan hal itu kepada para pengusaha," terangnya.

Penderes dan PHL

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyumas Junaidi, saat mendampingi Wabup, menyampaikan pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan Pemkab Banyumas semua sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan pekerja informal seperti penderes, sebagian besar sudah terlindungi oleh jaminan kesehatan. 

Mereka didaftarkan oleh perusahaan mitra, yang membeli gula hasil produksi para penderes. 

Sistem yang digunakan ada yang sistem iuran ada juga yang diambilkan dari dana CSR. 

"Sektor pekerja informal lainnya juga sedang kita dorong, pemberi kerjaan untuk mengasuransikan kesehatannya pekerjanya."

"Kalau yang iuran itu hanya sebesar Rp16.500 perbulannya kok," ucapnya.

Pemda Tidak Diam

Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti menyampaikan terimakasih atas komunikasi dan koordinasi yang baik dari SPSI. 

Konfederasi ini memiliki jaringan yang luas, sehingga bisa menjadi wadah menampung aspirasi dan persoalan yang ada di Banyumas.

"Kami pemerintah daerah bisa lebih tahu, apa-apa yang menjadi persoalan melalui kordinasi dan komunikasi yang baik seperti ini," tambahnya. 

Terkait pekerja sektor informal yang supaya dapat BPJS Ketenagakerjaan hal itu akan segera ditindaklanjuti. 

Ia mengatakan, Pemda tidak akan tinggal diam. 

Wabup mengapreasi kepada SPSI yang selama ini telah menjadi jembatan yang baik, antara pengusaha, pekerja, dengan pemerintah. (*)

Baca juga: Libur Lebaran, Faskes di Banyumas Tetap Beroperasi. Peserta BPJS Kesehatan Juga Tetap Dilayani