Elpiji 3 Kg Tak Boleh Lagi Dijual di Pengecer, Konsumen di Semarang Kesulitan Cari Gas

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sejumlah pengecer dan pangkalan elpiji 3 kg di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengaku belum mengetahui larangan menjual elpiji di pengecer yang berlaku mulai 1 Februari 2025.

Beberapa warung pengecer yang masih memiliki stok pun masih menjual elpiji tabung melon kepada pembeli dengan harga Rp25 ribu per tabung.

Sementara, pengecer yang lain, kini tak lagi mendapat stok dari pengepul tanpa informasi atau keterangan.

"Ini saya beli harga Rp25 ribu," ungkap Fadil (21), pembeli elpiji 3 kg di sebuah warung kelontong di Banjardowo Tlogo, Minggu (2/2/2025).

Baca juga: Mulai 1 Februari, Elpiji 3 Kg Hanya Dijual di Pangkalan: Pembelian Pakai KTP. Cek Lokasi Terdekat!

Fadil mengaku kewalahan  mencari elpiji 3 kg. Dua warung yang didatangi tak memiliki stok.

"Tadi cari-cari tidak dapat. Ini dapat (dengan harga segini), tidak apa-apa, yang penting ada," kata pengelola warung geprek tersebut.

Di toko lain, Fia (40), penjual elpiji 3kg eceran, di jalan Woltermonginsidi, mengaku tidak mengetahui jika pengecer tak boleh lagi menjual elpiji bersubsidi.

Sudah sepekan ini dia tak mendapat pasokan dari pemasok langganan.

"Biasanya dapat dari semacam pengepul keliling. Ini sudah semingguan tidak ada ke sini," ungkapnya sembari menunjukkan tumpukan tabung gas kosong di tokonya. 

Fia menjual gas elpiji 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar.

Meski harga yang dipatok lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET), pembeli tak protes.

HET elpiji 3 kg di Jawa Tengah adalah Rp18 ribu per tabung.

"Sebelumnya, beli di pengepul itu Rp 21.000 per tabung, saya jual Rp 23.000 per tabung. Warga sudah tau kalau di pengecer harganya segitu," jelasnya.

Terkait larangan elpiji 3 kg dijual di pengecer, Fia berniat mendaftar sebagai pangkalan elpiji.

Di sisi lain, pangkalan elpiji, Sri (60), mengaku belum mengetahui kebijakan baru dari pemerintah tersebut.

Dia mengatakan, selama ini, membatasi pembelian bagi konsumen.

"Belum tahu (soal larangan tersebut). Sejauh ini, ya kalau ada yang beli kami batasi, saya utamakan ke langganan saja, kebanyakan ke rumah-rumah sekitar sini, warung-warung makan, warung soto. Syaratnya mengumpulkan KTP," jelasnya.

Terancam Sanksi

Terpisah, Area Manager Communication Relations and Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan menjelaskan, pangkalan yang masih mendistribusikan elpiji 3 kg ke pengecer akan dikenakan sanksi.

"Pangkalan ada sanksi. Tetapi, selama fase transisi kebijakan, kami sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran sampai pemutusan hubungan usaha (PHU), melihat case per case," terangnya.

Taufiq pun mengajak masyarakat membeli elpiji langsung di pangkalan.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat mencari informasi mengenai pangkalan terdekat melalui link https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau menghubungi call center 135.

Taufiq menambahkan, pihaknya juga membuka kesempatan bagi pengecer untuk menjadi pangkalan.

Baca juga: Pemerintah Berencana Alihkan Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg ke Perumahan Rakyat, Setuju?

Pengecer dapat datang ke pangkalan terdekat dan membawa dokumen yang ditentukan untuk proses registrasi sebagai pangkalan.

"Konsumen datang ke subpenyalur atau pangkalan, membawa KTP, foto usaha, NIB (diurus terlebih dahulu via OSS)," jelasnya.

Ia menyebutkan, sudah tiga bulan proses itu dilakukan. Namun, hingga saat ini hanya ratusan dari puluhan ribu pengecer yang telah terdaftar sebagai pangkalan.

Ia menyebutkan, dari data Disperindag yang ada, jumlah pengecer elpiji 3 kg di wilayah yang ditangani mencapai 78.304 pengecer.

Sebanyak 71.274 pengecer menyatakan tidak bersedia menjadi pangkalan dibuktikan dengan surat pernyataan.

"Baru 438 yang sudah menjadi pangkalan hingga 22 Januari 2025," sebutnya.

Tepat Sasaran

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam keterangannya menjelaskan, kebijakan baru tersebut diharapkan akan mengatasi 3 persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, yakni kelangkaan, perbedaan harga, dan ketepatan sasaran.

Sumarno mengatakan, kebijakan penyaluran gas melon melalui pangkalan ini, bertujuan melindungi masyarakat. Satu di antaranya terkait disparitas harga yang tinggi di tingkat pengecer.

"Sebenarnya, kalau produk subsidi, harusnya harganya sama. Dengan konsep tidak ada pengecer ini, tentu saja supaya harganya bisa terkendali sesuai yang ditetapkan pemerintah," ungkapnya.

Tujuan berikutnya, lanjut Sumarno, agar sasaran penggunaan elpiji 3 KG ini tepat, yakni ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

"Siapa yang berhak memperoleh, itulah yang memperoleh. Jadi jangan sampai masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi, justru memanfaatkan lebih banyak," katanya. (*)