Dulu Pernah Dukung Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Begini Sikap Mahfud MD Sekarang

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien.

Ia menyoroti bahwa negara-negara tersebut hanya melaksanakan satu kali pemilihan untuk anggota DPRD, yang kemudian memilih bupati hingga gubernur.

Intinya Prabowo setuju jika Pilkada dikembalikan lagi lewat DPRD.

Menyikapi hal tersebut, Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan dukungannya terhadap pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. 

"Kalau ditanya posisi saya apakah langsung atau lewat DPRD, pada saat ini, posisi saya menyerahkan diskusi politik ke yang lebih terbuka, DPR, parpol, perguruan tinggi, dan sebagainya," ujar Mahfud disampaikan dalam diskusi virtual bertajuk "Plus Minus Pilkada Oleh DPRD" pada Senin (23/12/2024) malam. 

Baca juga: Kecelakaan Bus Pembawa Pelajar SMP asal Bogor di Tol Pandaan-Malang: 45 Orang Terluka dan 4 Tewas

"Kenapa saya katakan pada saat ini? Sebab di masa lalu itu, tepatnya tahun 2012-2014, saya salah seorang yang mendukung pilkada itu dikembalikan ke DPRD," sambung. 

Mahfud menjelaskan, saat itu ia menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengadili ratusan kasus mengenai pilkada.

Ia mengakui adanya perusakan terhadap kehidupan politik, harmoni, dan sikap masyarakat akibat pemilihan langsung.

"Sehingga pada waktu itu yang setuju, kembali ke pemilihan DPRD itu semua partai politik pada waktu sudah buat komunike, bahwa kita kembali ke DPRD saja karena rusak pemilihan," ungkapnya.

Baca juga: Menag Ucapkan Selamat Natal 2024 : Tebar Cinta Kasih, Kuatkan Bangunan Kemanusiaan

Kontestan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini menambahkan, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan mantan Menko Polhukam Djoko Suyanto juga menyerukan hal serupa.

Ketua KPU Hafiz Anshari pun turut mengangkat isu kerusakan yang ditimbulkan oleh pilkada langsung. "Hampir semua pilkada itu curang dan rusak kehidupan masyarakat. Apa kerusakan ini? Data resmi yang dikemukakan ketika itu, 62 persen kepala daerah hasil pilkada itu terlibat korupsi," kenangnya.

Mahfud juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2020, saat ia menjabat sebagai Menko Polhukam, data dari KPK menunjukkan bahwa 84 persen pilkada dibiayai oleh cukong.

"Ketika dia menang atas dukungan cukong, maka konsesi-konsesi akses terhadap APBD, akses terhadap APBN untuk proyek di daerah itu harus dibuka untuk para cukong, termasuk lisensi-lisensi untuk perizinan SDA," lanjutnya. 

Ia menegaskan bahwa organisasi masyarakat terbesar, NU dan Muhammadiyah, juga mendukung pengembalian pilkada ke DPRD karena korupsi yang merusak masyarakat.

"Inu rusak ini masyarakat ini. Korupsinya luar biasa. NU, Muhammadiyah, digitalnya bisa dibuka, sikap NU dan Muhammadiyah ketika itu. Ya rusak, suap menyuap. Luar biasa," terangnya. (kompas.com)

Baca juga: Ingat, Jenis HP Android Ini Tak Bisa Pakai WhatsApp mulai 1 Januari 2025, Apa Termasuk Milikmu?

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pernah Dukung Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Mahfud: Waktu Itu Masyarakat Rusak, Korupsi Luar Biasa"