Buntut Bentrok Warga dengan Pekerja Asing di Rembang, Aktivis Ingin PT KRI Hengkang

TRIBUNBANYUMAS.COM, REMBANG - Konflik perusahaan tambang PT Kapur Rembang Indonesia (KRI) dengan warga Dukuh Kembang, Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora mulai melebar.

Adanya hal tersebut juga disoroti oleh para Aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang.

Mereka berencana menggelar aksi besar-besaran untuk mengusir PT KRI. 

Aktivis JMPPK Rembang, Joko Prianto menanggapi dengan tegas bahwa PT KRI harus hengkang dari Bumi Rembang.

Pasalnya, perusahaan tambang tersebut belum memiliki izin operasi namun sudah menimbulkan kericuhan di lingkungan sekitar.

"KRI itu kan ilegal belum ada izinnya. Seharusnya kalau pemerintah tahu, tanpa ada laporan ya harus diberhentikan, tidak boleh beroperasi," ujarnya pada Kamis (21/11/2024).

Baca juga: Pengin Bayari Cicilan Motor Pacar Hingga Beli Iphone, Pemuda Ini Curi Uang Perusahaan Rp210 Juta

Menurutnya, masyarakat tidak mungkin melakukan protes jika PT KRI tidak bertingkah terlebih dahulu. 

Meskipun PT KRI terletak di Dukuh Wuni, Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, namun dampak buruk justru dirasakan warga Blora.

"Disitu kan ada sebab-akibat. Masyarakat bereaksi itu sebanyak apa, kan seperti itu. PT KRI mengakibatkan dampak di mana masyarakat sangat terganggu. Kalau tidak ada KRI tidak mungkin ada konflik," lanjutnya. 

Walaupun JMPPK Rembang tidak terlibat secara langsung dalam konflik PT KRI dengan warga pada 13 November 2024 lalu.

Pihaknya tetap ikut campur membela masyarakat yang merasa dirugikan. Terlebih, akibat konflik tersebut setidaknya terdapat 23 warga yang dijadikan tersangka.

"Apapun bentuk pengrusakan lingkungan di kawasan Kendeng Utara, kami akan terlibat biarpun tidak diminta mereka, tapi ini persoalan lingkungan dimana kita punya hak yang sama untuk melestarikan lingkungan," paparnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi menyampaikan bahwa pihaknya bersama KLH telah berkali-kali memberikan peringatan kepada PT KRI untuk tidak melakukan pertambangan.

Bahkan, pada Oktober 2024 kemarin pihaknya bersama KLH menyegel PT KRI lantaran 4 kali lebih tidak mengindahkan peringatannya.

Baca juga: 2.209 KK Bakal Direlokasi akibat Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pemerintah Siapkan 2 Opsi

"Aduan sudah lama itu dari pertengahan tahun. Terus kita survey kesana, kita peringatkan terkait perizinannya, perizinannya belum selesai mereka sudah beroperasi," paparnya.

Namun, PT KRI secara diam-diam melakukan pertambangan dengan dalih proses trial.

"Mereka izin trial mesin, ternyata trialnya sampai berhari-hari. Padahal kan tetap belum boleh sebelum perizinannya selesai. Akhirnya terjadi kericuhan itu," imbuhnya. (Rad)