Pj Bupati Banyumas dan Brebes Dicopot, Penjabat Baru Dilantik Hari Ini

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Penjabat atau Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro dan Brebes, Iwanuddin Iskandar dicopot. Pejabat baru akan dilantik hari ini di Semarang, Kamis (19/9/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima, Pj Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar akan digeser menjadi Pj Bupati Banyumas menggantikan Hanung Cahyo Saputro.

Hanung Cahyo Saputro sebelumnya menjabat sebagai Pj Bupati Banyumas sejak 24 September 2023.

Baca juga: Hanung Cahyo Saputro Dicopot dari Jabatan Pj Bupati Banyumas, Diduga Terkait Demo Warga Pekan Lalu

Pj Bupati Banyumas dan Brebes rencananya akan dilantik Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Semarang, Kamis (19/9/2024).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie dan Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokompin) Setda Banyumas membenarkan bahwa Iwanuddin Iskadar dilantik menjadi Pj Bupati Bupati Banyumas yang baru.

"Rencananya Kamis (19/9/2024) pukul 07.00 akan dilantik Pj Gubernur Jawa Tengah," ujar Kabag Prokompim Setda Banyumas, Wakhyono kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (18/9/2024).

Sempat Didemo

Sebelumnya, Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro seminggu lalu sempat ramai didemo ratusan masyakarat yang menamakan 'Jaringan Masyarakat Banyumas'.

Aksi itu berkaitan karena Hanung dinilai tidak melaksanakan edukasi politik menjelang Pilkada Banyumas. 

Mereka menuntut pertanggungjawaban dari Pj Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, yang dinilai tidak mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca juga: Ketua DPRD Banyumas Minta Pj Bupati Karifikasi Terkait Demo Tuntutan Jejaring Masyarakat Banyumas

Bahkan dianggap cenderung mendukung fenomena atau adanya kotak kosong.

Massa pengunjuk rasa mengkritik Hanung karena dianggap lebih fokus pada pencitraan diri melalui media sosial Instagram @maspjbanyumas. 

Ketimbang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pilkada. 

"Kami melihat bahwa PJ Bupati lebih sibuk melakukan pencitraan diri sendiri daripada melaksanakan kewajiban untuk mensosialisasikan dan mendukung suksesnya Pilkada," kata Koordinator aksi Bejo Wijaya. 

Massa menyampaikan kekhawatiran tentang kurangnya dukungan resmi dari pemerintah daerah dalam menyukseskan pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pemerintah daerah harus memberikan fasilitas serta melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. (*)

Baca juga: 0 Rupiah APBD untuk Persibas Banyumas, Mana Janji Pj Bupati?