Koalisi Banyumas Maju Terancam Gembos setelah Muncul Pasangan Sadewo-Lintarti, Ini Kata PKB

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Soliditas Koalisi Banyumas Maju (KBM) untuk Pilkada 2024 diuji, bahkan sebelum genap berumur sepekan.

Suara koalisi ini pun terancam gembos setelah muncul pernyataan politisi PDIP Sadewo Tri Lastiono yang mengaku mendapat dukungan PKB untuk maju Pilkada 2024.

Seperti diketahui, PKB merupakan satu di antara enam anggota Koalisi Indonesia Maju.

Selain PKB, koalisi ini diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PSI.

Pembentukan koalisi tersebut dideklarasikan pada Rabu (10/7/2024) pekan lalu.

Namun, Senin (15/7/2024), beredar foto politisi PDIP yang juga bakal calon bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, bersama Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf dengan anggota DPRD Banyumas Dwi Asih Lintarti.

Baca juga: Klaim Didukung PKB Maju Pilkada Banyumas, Politisi PDIP Sadewo Foto Bareng Gus Yusuf dan Lintarti

Saat dikonfirmasi, Sadewo mengakui foto tersebut diambil saat acara internal PKB, yaitu Sekolah Pemimpin Perubahan yang berlangsung di Ungaran, Kabupaten Semarang, 13-15 Juli 2024.

Dalam pertemuan itu, Sadewo menklaim mendapat dukungan dari Gus Yusuf maju di Pilkada Banyumas, berpasangan dengan kader PKB, Lintarti.

Terkait klaim ini, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Banyumas Alwi angkat suara.

Alwi menegaskan, dukungan tersebut belum final.

Menurutnya, ada dua jenis rekomendasi yang dikeluarkan DPP PKB menghadapi pilkada, yaitu rekomendasi surat tugas dan rekomendasi final.

"Jadi, belum final. Semua kemungkinan masih bisa terjadi, sepanjang belum sampai tahapan pendaftaran di KPU," kata Alwi kepada wartawan, Senin.

Baca juga: Analisa Pakar, Lobi Politik di Balik Terbitnya Rekomendasi Parpol untuk Calon Bupati Banyumas

Dia pun tak khawatir, klaim Sadewo mengganggu soliditas Koalisi Banyumas Maju.

Menurutnya, koalisi tersebut merupakan bagian dari komunikasi dengan seluruh partai, seperti yang ditugaskan partai.

Sedangkan rekomendasi, merupakan kewenangan dari DPP.