Berita Politik

Pengamat Sebut Prabowo Kurang PD Sampai Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Padahal Menang 58 Persen

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 40

Editor: khoirul muzaki
(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) bersama Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat kerja tersebut membahas pengembangan kekuatan TNI, kapabilitas Bakamla, serta penguatan diplomasi di wilayah perairan Natuna. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 40 kementerian.

Ray menduga Prabowo jelas ingin membagikan kue kekuasan kepada banyak pihak jika itu benar dilakukan.

"Akhirnya terbuka juga, Prabowo pada akhirnya ingin membagi kue-kue kekuasaan kepada banyak pihak," kata Ray dihubungi Selasa (7/5/2024).


Kebijakan itu juga menunjukkan Prabowo tidak percaya diri mengelola pemerintahannya. Sehingga ditemukan solusi membengkakkan kursi kabinet.

"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.

Baca juga: Tragedi Pencari Rongsok di Bekas Rumah Terdampak Proyek Tol Yogya-Bawen,Tewas Tertimpa Tembok

Keinginan untuk membengkakkan kursi kabinet itu, menurut dia, juga petanda Prabowo kurang mampu mengelola perbedaan ataupun keinginan di dalam koalisi partai politiknya.

"Ini masa pemerintahan awal Pak Prabowo. Kalau sebelumnya di masa pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kasus yang seperti sekarang," kata Ray.

"Artinya Pak Jokowi mampu mengelola kekuasaan itu dengan hanya mendasarkan diri kepada koalisi partai politik yang mengusungnya. Dan tidak ada penambahan kursi kabinet," lanjutnya

Baca juga: Menara Teratai Purwokerto Jadi Arena Pasar Malam Tuai Sorotan, Ketua DPRD Beri Peringatan


Jika Jokowi bisa tanpa menambah kementerian, lantas apa yang membuat Prabowo tidak bisa demikian.

"Padahal dia (Prabowo) menang 58 persen, sementara dahulu Jokowi tidak sebesar itu menangnya. Tapi pada periode pertama Presiden Jokowi bisa kok tanpa harus menambah jumlah kabinet,"ujarnya

 

Penulis : Rahmat/Tribunnews

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved