Penyebab Banjir Bandang Grobogan dan Demak, Walhi Tuding Daerah Hulu

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup/ Walhi Jateng menyebut penyebab banjir bandang parah yang menerjang Grobogan dan Demak karena alihfungsi lahan di wilayah hulu.

Mereka menuding bahwa daerah hulu penuh aktivitas industri dan properti.

Walhi pun meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengurangi beban daerah hulu sehingga banjir tidak terjadi di wilayah hilir.

Baca juga: Pengungsi Banjir di Kedungwaru Lor Demak Mulai Terserang Penyakit, Lansia dan Anak Jadi Prioritas

"Banjir di Grobogan dan Demak sebagai bentuk kegagalan lintas dinas di pemerintah untuk membaca ancaman banjir," kata Iqbal Alma, Sabtu (10/2/2024).

Ia mengatakan, bencana banjir itu seharusnya menjadi bahan belajar bagi Pemprov Jateng untuk menciptakan tata ruang yang ramah terhadap bencana alam.

Bukan malah menghilangkan kawasan konservasi dan wilayah perlindungan di bawahnya 

"Jelas itu berarti ada salah pikir dalam rencana tata ruang tersebut. Bukannya memperbaiki daerah hulu malah akan semakin merusak," tuturnya.

Baca juga: Banjir Masih Rendam Jalur Pantura Demak-Kudus, Lalu Lintas Dialihkan di Trengguli dan Jetak

Dari kejadian banjir besar di dua Grobogan dan Demak  telah merendam ribuan rumah di 23 kecamatan.

Rinciannya, banjir di Kabupaten Grobogan merendam 6.066 rumah warga dan 3.879 hektare sawah di 16 kecamatan.

Banjir terjadi pada Senin (5/2/2024), sebanyak 4.094 kepala keluarga yang menjadi korban.

Ada pula seorang anak meninggal dunia karena tenggelam saat bermain di genangan air.

Kemudian banjir di Demak melanda 39 desa di tujuh kecamatan, Kamis (8/2/2024).

Total jumlah warga korban banjir Demak yang mengungsi tercatat sebanyak 8.170 orang, sedangkan lahan yang terdampak banjir kurang lebih 951 hektare.

Hal yang sama diungkapkan Pakar Lingkungan Semarang, Mila Karmila.

Baca juga: Jalur Pantura Demak - Kudus Lumpuh, Pengemudi Bisa Ambil 3 Jalan Alternatif Ini

Menurutnya, Pemprov Jateng perlu merumuskan RTRW selama 5 sampai 10 tahun kedepan untuk  mengetatkan alih fungsi lahan di daerah hulu.