Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye sebagai Hak Demokrasi, Begini Respon PKB

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberi sinyal memihak pasangan calon presiden (capres) tertentu.

Bahkan, Jokowi mengatakan, presiden boleh berkampanye untuk pemilihan umum (pemilu).

Awalnya, Jokowi menanggapi soal menteri yang berkampanye untuk kepentingan Pemilu 2024, terutama menteri dari kalangan nonpartai.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi, yang paling penting, waktu kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Baca juga: Pilih Ikut Langkah Jokowi, Politisi Maruarar Sirait Pamit dari PDIP

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.

"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak, gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan ketika berkampanye dalam pemilu, Jokowi menegaskan, sebaiknya tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya memihak atau tidak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru kembali bertanya kepada wartawan.

"Itu yang mau saya tanya, memihak enggak?" katanya.

Reaksi Kepanikan

Sementara, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye untuk pasangan calon (paslon) tertentu.

Jazilul menganggap, pernyataan kepala negara itu sebagai sebuah kepanikan dalam menghadapi gelaran Pilpres 2024.