Pilpres 2024

Ganjar Minta Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Hindari Conflict of Interest Kampanye Pilpres 2024

Mundurnya Mahfud MD dari kabinet juga agar terhindar dari konflik kepentingan atau conflict of interest.

TRIBUNNEWS/YOUTUBE PDI PERJUANGAN
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Ia meminta Mahfud MD fokus sebagai calon wakil presiden (cawapres) di kampanye Pilpres 2024.

Selain itu, mundurnya Mahfud MD dari kabinet juga agar terhindar dari konflik kepentingan atau conflict of interest.

Baca juga: Yenny Wahid hingga Habib Luthfi Dinonaktifkan dari PBNU, Ini Harapan Ganjar Pranowo ke Gus Yahya

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, kabupaten/kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Ganjar telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

Baca juga: Batik Impor dari China Bikin Resah Perajin Lokal, Begini Respon Ganjar Pranowo

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud.

Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah.

Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair.

Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya Kementerian, bahwa program ini punya Kementerian, itu lebih bagus," tutur Ganjar. (*)

Baca juga: Respon Ganjar Pranowo Soal Hengkangnya Maruarar Sirait Dari PDIP

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved