Program Stunting Kancing Merah Cilacap Diduga Bermuatan Politis, TKN Sindir Pj Kepala Daerah

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Program penanganan untuk menurunkan angka stunting di Cilacap yang dinamai program 'Kancing Merah' disebut bermuatan politis.

Program ini dicanangkan pada masa Penjabat (Pj) Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar.

Kini, Yunita sudah dicopot dan kembali ke jabatan sebelumnya menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Puncak HUT Ke-52 KORPRI, Pj Bupati Cilacap Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu

Diketahui, Bawaslu juga tengah memeriksa yang bersangkutan terkait netralitas.

Diketahui, Kancing Merah merupakan singkatan dari Gerakan Cegah Stunting Masa Depan Cerah.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman sempat menyindir banyaknya masyarakat yang kini mempertanyakan adanya kecurangan berupa mobilisasi pj kepala daerah yang tidak netral.

Dia pun mencontohkan pj kepala daerah yang mendukung Ganjar-Mahfud, termasuk mantan Pj Bupati Cilacap.

Baca juga: Kampanye Dimulai, Pj Bupati Awaluddin Minta Warga Cilacap Ikut Mengawal

"Belakangan ini banyak warga mempertanyakan soal pakta integritas pj bupati di Sorong, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Cilacap dengan program Kancing Merah, dugaan ketidaknetralan Bupati di Majalengka dan banyak lagi," katanya.

Sindiran Habiburokhman disampaikan sebagai respon atas orasi politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara Rakornas relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa.

Secara umum, kata dia, orasi politik Megawati sebagai nasihat sebagai tokoh bangsa di Indonesia.

Pihaknya pun menangkap pesan dari Megawati bahwasanya kekuasaan tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

"Yang kami tangkap inti pesan beliau adalah agar siapa pun yang sedang memegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Ia menjelaskan kekuasaan politik adalah amanah dari rakyat yang harus diraih dengan cara-cara yang terhormat. 

"Jangan karena takut kehilangan kekuasaan atau takut tidak berkuasa lagi kita melakukan hal hal yang melanggar prinsip prinsip demokrasi," tukasnya.

Baca juga: Ombudsman Soroti Kinerja Pj Bupati di Jateng, Terutama Jelang Pilpres

Program Kancing Merah

Program inovasi tersebut dimulai sejak Januari 2023 lalu.

Dalam prakteknya, ada 6 pilar kegiatan yang dilaksanakan yakni mengonsumsi gizi seimbang, ASI eksklusif 6 bulan, rutin ke Posyandu, menggunakan jamban sehat, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air bersih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr Pramesti Griana Dewi menyebut, ada beberapa strategi penurunan angka stunting yang dilakukan dalam program Kancing Merah tersebut.

Di antaranya yakni melalui penimbangan serentak yang dilakukan di masing-masing Posyandu.

Dari penimbangan serentak inilah dapat diketahui berapa banyak balita yang berpotensi stunting dari hasil penimbangan yang dilihat dari berat badan, panjang badan, dan tinggi badan anak.

"Kami mengidentifikasi balita yang beresiko stunting dengan melihat hasil dari penimbangan serentak yg dilaksanakan.

Jadi akan terlihat berapa jumlahnya balita yang mengalami stunting, gizi kurang ataupun gizi buruk," jelas dr Pramesti.

Tak hanya itu, melalui Kancing Merah Pemkab Cilacap juga berupaya untuk mengedukasi orang tua balita terkait pola makan dan gizi yang seimbang.

Sejak awal pelaksanaan, Pemkab Cilacap telah mengadakan pelatihan memasak PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang diikuti perwakilan kader PKK dan Posyandu se-Kabupaten Cilacap.

Baca juga: Ini Yang Dilakukan Awaluddin Muuri di Hari Pertama Menjadi Pj Bupati Cilacap

Mereka diberi edukasi soal gizi yang seimbang termasuk cara memasaknya, menu yang sesuai untuk balita dan juga variasi menunya.

"Itu beberapa kali kita laksankan (pelatihan memasak) sehingga kader kita paham, termasuk juga pola asuhnya.

Pola pemberian makan yang harus selalu diingatkan kepada ibu-ibu balita," katanya.

Terkait hasil capaian dari program 'Kancing Merah' ini, kata Pramesti sudah menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Cilacap.

Dari hasil penimbangan serentak yang dilaksanakan pada Januari 2023 tercatat ada 4494 balita yang berpotensi stunting.

Sementara untuk jumlah balita berpotensi stunting di bulan Oktober 2023 ini sudah berada di angka 2455 balita atau turun sebanyak 45 persen sejak program 'Kancing Merah' digalakkan.

"Pada saat evaluasi sejak triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 sudah terlihat penurunannya.

Dan di triwulan 4 pada Oktober lalu didapatkan angka stunting menjadi 2455 atau ada penurunan sebanyak 45 persen," ungkap Pramesti.

Dengan keberhasilan program tersebut, Pramesti berharap angka stunting di Kabupaten Cilacap dapat semakin berkurang dan membuat generasi di Cilacap menjadi generasi yang berkualitas.

Tekankan Netralitas ASN Jelang Pemilu

Pj Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri lagi-lagi menekankan soal netralitas ASN menjelang berlangsungnya Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Awaluddin mengingatkan para ASN di Kabupaten Cilacap untuk selalu menjaga dan menegakkan netralitas dalam melaksanakan fungsinya sebagai pamong dan pelayan masyarakat.

Dia pun meminta agar para ASN dapat menghindari konflik kepentingan, tidak memihak, menolak politik uang, serta bijak dalam bermedia sosial dan siap mensukseskan pelaksanaan Pemilu serta Pemilihan Tahun 2024.

"Bagaimana kita dapat mensukseskan dan menghadapi Pemilu ini, sukseskan dari berbagai bidang, berbagai cara.

Dan yang paling penting ASN harus menjunjung tinggi netralitas untuk kesuksesan Pemilu dan Pilkada," katanya kepada Tribunbanyumas.com.

Diungkapkan Awaluddin, netralitas di tahun politik ini tentunya merupakan sebuah tantangan bagi 14 ribu ASN di Kabupaten Cilacap.

Karena ASN dituntut untuk harus bisa menempatkan diri dan bersikap netral dalam pelayanan publik.

Maka dari itu pengawasan menurut dia menjadi penting, baik pengawasan dari Bawaslu, media, masyarakat maupun pengawasan dari atasan masing-masing.

"Tetap ada pengawasan, mudah-mudahan dengan banyaknya pengawasan baik dari internal maupun eksternal ASN bisa senertal mungkin," harap Awaluddin.

Selain menekankan netralitas jelan Pemilu, Pj Bupati pun mengungatkan bahwa Korpri harus siap bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan.

Korpri berperan menjaga kode etik dan standar profesi, mewujudkan jiwa korps sebagai pemersatu bangsa, memberikan perlindungan hukum, serta mengembangkan kesejahteraan anggota.

Hal itu sebagaimana sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. (Tribunnews.com/Igman Ibrahim/Tribunbanyumas.com/Pingky)