Renovasi Lapangan Blulukan Karanganyar untuk Piala Dunia U-17 Mengganggu, Warga Minta Kompensasi

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Warga dan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Lapangan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, meminta kompensasi terkait penggunaan lapangan sebagai tempat latihan peserta Piala Dunia U-17.

Selain terganggu dengan proses renovasi yang kini masih berlangsung, sekitar 20 PKL yang biasa berdagang di sekitar pasar juga menuntut kompensasi karena mereka dipaksa libur selama gelaran Piala Dunia U-17.

Munculnya persoalan ini diungkapkan Camat Colomadu Dwi Adi.

"Persiapan lapangan itu untuk latihan piala dunia U-17 dilakukan dengan pembangunan yang dilakukan Kemenpora RI dan ini ada sedikit kendala-kendalanya," kata Dwi dikutip dari Tribunsolo.com, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: Persiapan Piala Dunia U-17 di Stadion Manahan Solo Hampir 100 Persen

Dwi mengungkapkan, pengerjaan perbaikan lapangan yang kini berjalan dikeluhkan warga.

Warga yang tinggal di sekitar Lapangan Blulukan merasa terganggu dengan aktivitas yang berlangsung.

Selain itu, mereka juga keberatan, tiang pancang lampu lapangan di sebelah timur, memakan bahu jalan.

"Masyarakat meminta kompesasi karena merasa terganggu dan pembangunan lapangan ini memakan bahu jalan," imbuhnya.

Sementara, tuntutan juga datang dari sekitar 20 PKL yang selama ini berjualan di sekitar lapangan.

Dijelaskannya, selama Piala Dunia U-17 berlangsung, kondisi di sekitar lapangan harus bersih alias steril.

Sementara, 20 PKL di lapangan desa Blulukan belum mendapat kepastian terkait nasib mereka.

"Hari ini sudah dirapatkan di Balai Desa Blulukan, semua pihak didatangkan untuk membahas ini semua," ucap Dwi.

Baca juga: Uji Coba Terakhir Kalah Tipis dari Koeln, Timnas Indonesia Bersiap Tatap Laga Piala Dunia U-17 2023

Dia menuturkan, tak ada kompesasi untuk mereka dari Kemenpora RI karena pemerintah pusat telah memperbaiki lapangan menjadi standar internasional, yang nantinya diserahkan ke desa.

Sayangnya, saat ini, lapangan tersebut dikelola pihak ketiga, yakni AT Farmasi.

"Sehingga, masyarakat menuntut kompesasi karena tidak merasakan pemanfaatan sepenuhnya," tutur dia.