Berapa Gaji Caddy Golf? Ternyata di Semarang di Bawah Rp 1 Juta

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG-Polemik pemecatan sepihak Caddy golf oleh pengelola Semarang Royale golf (SRG) jalan Gombel Lama Nomor 90 Banyumanik Semarang masih terus berlanjut, Kamis (15/6/2023).

Para caddy yang diberhentikan oleh Manajemen PT Ardina Prima, selaku pengelola SRG mengadu ke Kantor Disnaker Kota Semarang.

Adanya aduan kedua pihak diundang ke Kantor Disnaker untuk dilakukan klarifikasi. 

Penasihat Hukum Caddy, Yulianto menyebut aduan ke  kantor Disnaker dilakukan karena pengelola SRG melakukan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa diberikan hak pekerja sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya pembicaraan bipartit oleh HRD PT Ardina Prima telah dilakukan namun tidak semua caddy menyepakati.

Baca juga: Hari Pertama PPDB Jateng di SMA Negeri 1 Semarang, Server Sempat Down

"18 caddy yang awalnya menolak, 10 diantaranya menyetujui, tinggal 8 yang tidak terima dan menempuh mediasi di kantor Disnaker," jelasnya.

Dikatakannya, para caddy telah bekerja melakoni profesinya sejak tahun 2006. Para caddy itu seharusnya mendapatkan pesangon yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

"Klien kami, para caddy menuntut haknya sesuai pasal 156 UU Cipta Kerja," tuturnya.

Yulanto membeberkan upah yang diberikan pengelola SRG kepada para Caddy melanggar aturan ketenagakerjaan. Upah yang diberikan di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

"Per hole tiap main dihargai Rp 50 ribu. Rata-rata per bulan di bawah jauh UMR, kisaran Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta per bulan," tuturnya.

Baca juga: Keluarga Tahanan Tewas di Banyumas Mencari Keadilan, Curiga Minta Rekam Medik Korban Tak Dikasih

Dia menyebut bahwa para caddy memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan pengelola. Perusahan itu memberlakukan absensi, dan menerapkan sanksi terhadap para caddy.

"Ada absensinya, dan sanksi. Jika tidak masuk atau terlambat maka akan terkena sanksi," ujarnya.

Ia berharap Disnaker, dan pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib pekerja kelas bawah yaitu caddy yang bekerja di SRG. 

Terutama penegakan aturan soal pemberian upah maupun pesangon jika terjadi PHK sepihak. 

"Kami sebagai kuasa hukum merasa empati, masyarakat pekerja harusnya dihargai. Keduabelah pihak saling membutuhkan. Perusahaan tanpa caddy tidak jalan, caddy tidak ada perusahaan ya juga tidak jalan," tandasnya.