KPK Sita Sejumlah Uang dalam OTT yang Menyeret Bupati Meranti

TRIBUNBANYUMAS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Meranti, Muhammad Adil alias M Adil.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengklaim pihaknya berhasil menyita sejumlah uang sebagai barang bukti.

"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya," kata Ali Fikri, Jumat (7/4/2023)

Pihaknya masih terus menghitung dan mengonfirmasi jumlah uang tersebut kepada mereka yang ditangkap.

Dalam kasus korupsi, katanya, jumlah uang bukan menjadi hal utama dalam pembuktian unsur korupsi.

"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi," katanya.

Kronologi

Sebelumnya, Bupati Meranti, Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) malam.

Kabar ini pun dibenarkan oleh"Benar, tadi malam (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Meski membenarkan kabar itu,  Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

masih enggan  menjelaskan terkait duduk perkara pasca terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," tuturnya.

Hingga kini, belum diketahui terkait kasus dugaan korupsi apa yang menjerat Muhammad Adil. Tim penyidik KPK sendiri masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk kelengkapan penyidikan. 

OTT Pertama Kali Tahun 2023

Ketua KPK, Firli Bahuri mengungapkan, ini adalah  pertama kali OTT yang terjadi pada tahun 2023.

“Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan," ujarnya.

Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan.

jelasnya

Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.

Ada puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta yang turut ditangkap.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," jelasnya.

KPK memiliki waktu 24 jam utnuk menentukan status hukum Muhammad Adil pasca terjaring OTT.

Muhammad Adil pertama kali menjadi sorotan publik saat menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah sarang iblis saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanjar Daerah se-Indonesia yang digelar di Pekanbaru pada 8 Desember 2022 lalu dikutip dari Tribun Pekanbaru.

Pernyataan itu disampaikan karena ia merasa kesal ak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang semestinya diterima Kabupaten Kepulauan Meranti.

Diketahui, Kepulauan Meranti termasuk wilayah penghasil minyak.

Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel. Namun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.