Persyaratan Khusus yang Diajukan Indonesia terkait Israel Ditolak FIFA, Diskusi Temui Jalan Buntu

"Bukan sikap saya, sikap pemerintah juga," ujar Wayan.

Namun begitu, dia masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penolakan terhadap timnas Israel tersebut.

Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta agar awak media menanyakan hal tersebut kepada yang lebih berhak.

"Nggak ada, soal solusi tanya ke yang berhak. Cukup, jangan tanya saya, yang itu jangan tanya saya," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menaparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia pada Juni 2023 nanti merupakan andalan utama event berkelas dunia.

Menurutnya, perhelatan yang masuk sport tourism itu bakal berpotensi mendatangkan jutaan wisata mancanegara dan miliaran wisatawan nusantara.

“Kita menghitung peluang kunjungan wisman yang signifikan dan juga berkaitan dengan pergerakan wisatawan nusantara yang tahun ini 7,4 juta wisman dan pergerakan wisatawan nusantara 1,4 miliar,” kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan dirinya sudah menyampaikan ke Ketua PSSI Erick Thohir bahwa Piala Dunia ini sangat diharapkan bisa digelar di Indonesia.

“Dan kita juga pastikan kesiapan destinasi pariwisata dan juga produk ekonomi kreatif umkm yang nanti disiapkan dari bagian perhelatan tersebut,” kata dia.

Di tengah isu batalnya perhelatan ini lantaran penolakan sejumlah pihak terhadap Timnas Israel, Sandiaga bicara soal kerugian yang diterima.

“Ini masih dihitung tapi jelas ada beberapa event internasional yang besar besar dan yang terbesar ini adalah FIFA World Cup U-20, jadi ini pasti akan sangat berdampak negatif terhadap pencapaian target wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan,” ujarnya.

Hikmahanto: Indonesia Tak Perlu Menolak Timnas Israel

Guru Besar Hukum International Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana merespons pembagian grup atau drawing Piala Dunia U-20 telah dibatalkan oleh FIFA.

Menurut Hikmahanto, Indonesia tidak perlu menolak Timnas Israel.

Melainkan cukup pada sikap menentang terhadap kebijakan pemerintah Israel yang disebut mengambil paksa dan menduduki tanah Palestina dengan pelanggaran hak asasi manusia.