Pendidikan

Ratusan Mahasiswa Papua di UKSW Salatiga Kelaparan, Pihak Kampus Buka Suara

Ratusan mahasiswa asal Papua yang mengamil studi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga mengalami kesulitan biaya hidup hingga kelaparan.

Hanes Walda/TribunBanyumas.com
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian UKSW Salatiga, Yafet Yosafat Wilben Rissy (kiri) saat memberikan keterangan terkait mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang yang berkuliah di UKSW yang mengalami kelaparan, Kamis (9/2/2023). Pihak kampus UKSW pun melakukan penelusuran terkait kasus yang dialami mahasiswa yang mayoritas dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang belum mengirim uang untuk biaya hidup para mahasiswa. Selain mengalami kesulitan untuk biaya hidup, ratusan mahasiswa tersebut juga kesulitan dalam hal biaya pendidikan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SALATIGA - Ratusan mahasiswa asal Papua yang mengamil studi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga mengalami kesulitan biaya hidup hingga mengalami kelaparan.

Pihak kampus UKSW pun melakukan penelusuran terkait kasus yang dialami mahasiswa yang mayoritas dari Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan.

Hal itu terjadi lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang belum mengirim uang untuk biaya hidup para mahasiswa.

Selain mengalami kesulitan untuk biaya hidup, ratusan mahasiswa tersebut juga kesulitan dalam hal biaya pendidikan.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Papua di Salatiga Kelaparan, Kehabisan Bekal Sejak Januari, Pemkot Turun Tangan!

Pemerintah Kota Salatiga memberi bantuan sembako kepada ratusan mahasiswa UKSW asal Pegunungan Bintang Papua di Pendopo Pakuwon Pemkot Salatiga, Selasa (7/2/2023).
Pemerintah Kota Salatiga memberi bantuan sembako kepada ratusan mahasiswa UKSW asal Pegunungan Bintang Papua di Pendopo Pakuwon Pemkot Salatiga, Selasa (7/2/2023). Ratusan mahasiswa asal Papua yang mengamil studi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga mengalami kesulitan biaya hidup hingga mengalami kelaparan. (Hanes Walda/TribunBanyumas.com)

Namun demikian, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kealumnian UKSW, Yafet Yosafat Wilben Rissy mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan kelonggaran kepada mahasiswa tersebut terkait biaya perkuliahan.

"Kita tidak tutup mata dengan persoalan tersebut," kata Yafet kepada TribunBanyumas.com, Kamis (9/2/2023).

Pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Pegunungan Bintang sejak Maret 2021 dan mengirim sebanyak 210 orang untuk kuliah di UKSW.

"Pada tahap awal itu tahun ajaran 2021/2023 dikirim 100 mahasiswa.

Tahun berikutnya 2022/2023 ada 100 mahasiswa dan tambahan 10 orang, jadi total ada 210 mahasiswa asal Pegunungan Bintang yang berkuliah di UKSW," paparnya.

Baca juga: Jangan Lewatkan! UKSW Salatiga Siapkan Beasiswa Total Rp 100 Juta bagi Calon Mahasiswa Baru

Kerja sama tersebut disepakati dengan anggaran sebesar Rp28,134 miliar, namun pihak Pemkab Pegunungan Bintang baru mengirimkan uang sebesar Rp5 miliar.

"Pada tahun pertama 1,5 miliar dan tahun kedua Rp 3,5 miliar," jelasnya.

"Uang tersebut terutama untuk biaya hidup bulanan mereka yang setiap bulannya Rp1,5 juta.

Jadi uang itu kita kembalikan seluruhnya ke mahasiswa," tambahnya.

Baca juga: Bioplastik Pakai Limbah Sisik Gurame dan Kulit Singkong, Mahasiswa UKSW Salatiga Ini Juarai BIOSPEC

Ratusan mahasiswa UKSW Salatiga yang berasal dari Pegunungan Bintang, Papua kelaparan. Pemerintah Kota Salatiga turun tangan 
memberi bantuan sembako, Selasa (7/2/2023) malam.
Ratusan mahasiswa UKSW Salatiga yang berasal dari Pegunungan Bintang, Papua kelaparan. Pemerintah Kota Salatiga turun tangan memberi bantuan sembako, Selasa (7/2/2023) malam. Ratusan mahasiswa asal Papua yang mengamil studi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga mengalami kesulitan biaya hidup hingga mengalami kelaparan. (Hanes Walda/TribunBanyumas.com)

Pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Pegunungan Bintang pada awal 2023 dan telah sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama ini.

"Kita sepakat untuk terus melanjutkan kerjasama ini dengan catatan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang segera memenuhi kewajiban yang belum direalisasikan hingga saat ini," katanya.

Yafet mengatakan masalah ini mencuat karena kendala internal Pemkab Pegunungan Bintang.

"Sekarang ini sedang diusahakan untuk diselesaikan oleh bupati yang sekarang," paparnya. (*)

Baca juga: Gempa Magnitudo 5,2 Mengguncang Jayapura Papua: Laporan Awal, 4 Orang Tewas

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved