Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Dibuka Januari Ini, Dikelola Bersama Pemerintah Indonesia-UEA

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Masjid Raya Sheikh Zayed Solo akan dikelola secara bersama dari pemerintah Indonesia dan MBZ University Uni Emirate Arab (UEA).

Masjid pemberian UEA itu dijadwalkan mulai dibuka untuk umum pada pertengahan Januari ini.

Sejumlah pekerjaan masih harus dituntaskan sebelum akhirnya Masjid Raya Sheikh Zayed Kota Solo dibuka untuk umum.

Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin.

"Ini kan sedikit lagi selesai, masih ada hal-hal kecil yang harus dituntaskan," kata Kamaruddin, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Alhamdulillah, Hartati Raup Rp700 Ribu/Hari Hasil Jual Es Cendol di Depan Masjid Syekh Zayed Solo

Baca juga: Lihat Kemegahan Masjid Raya Sheik Zayed Solo, Diresmikan Jokowi dan Presiden UEA Hari Ini

Dikutip dari TribunSolo.com, masih ada sejumlah steger yang disiagakan di beberapa titik Masjid Raya Sheikh Zayed.

Di antaranya, sisi selatan ruang utama masjid dan menara masjid.

Kendati demikian, Kamaruddin optimistis, Masjid Raya Sheikh Zayed masih bisa dibuka untuk umum tepat pertengahan Januari 2023.

"Secepatnya, tunggu saja, dalam waktu yang tidak lama, mudah-mudahan, kira-kira 15 atau 16 (Januari 2023) sudah selesai," katanya.

Meski begitu, Pemerintah Indonesia tidak bisa langsung mengelola Masjid Raya Sheikh Zayed Kota Solo.

Pemerintah masih menunggu serah terima resmi dari Pemerintah Uni Emirate Arab (UEA).

"Diserahkan resmi ke kami untuk selanjutnya dioperasikan karena tadi ada manajemennya, ditandatangani bersama," ucapnya.

Untuk diketahui, sudah ada proses penandatanganan MoU kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Mohamed bin Zayed University.

Baca juga: Wow! Pesta Kembang Api 25 Menit Bakal Meriahkan Imlek di Solo. Catat Tanggalnya

Baca juga: Istri Wiji Thukul Dimakamkan di Solo. Hingga Akhir Hayat, Sipon Setia Menunggu Kepulangan Thukul

Salah satu poin penandatanganan tersebut berkaitan dengan pengelolaan bersama antara Pemerintah Indonesia dan UEA.

"50:50, kepengurusannya, ada pengarah, ada eksekutifnya, ada yang dari kementrian dan ada yang MBZ University," ujarnya.