Berita Jateng

Cerita Ganjar Pranowo Tidak Disukai Teman-temannya karena Tak Berikan Izin Tambang Galian C

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh komponen satu pandangan dalam menangani galian C ilegal.

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: Pujiono JS
IST
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di gedung Gradhika Bhakti Pradja, Pemprov Jateng, Senin (28/11). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh komponen satu pandangan dalam menangani galian C ilegal.

Jika itu terjadi Ganjar yakin tata ruang di daerah lebih baik dan mengurangi resiko bencana termasuk meningkatkan pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di gedung Gradhika Bhakti Pradja, Pemprov Jateng, Senin (28/11).

Acara itu dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara virtual.

Sementara yang hadir langsung di antaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wil III KPK RI, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama; Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Rismanto.

Selain itu 35 kepala daerah dan forkopimda terkait se Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta juga ikut dalam kegiatan tersebut.

Ganjar mengatakan seminar ini menjadi penting karena selama ini masyarakat banyak mengeluh.

“Jalannya rusak, sumber mata air hilang dan bukan tidak mungkin kemarin Wali Kota Solo cerita, wah ini backingnya berat wah terus kemudian netizen bercerita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita pengalamannya menindak langsung penambang ilegal.

Ia mengaku tidak disukai banyak teman karena meminta mereka mengurus ijin galian C.

“Please mau kita atur. Kalau nggak lingkungan ini nanti rusak semuanya dan daerah nggak dapat apa-apa, apalagi kalau sudah ilegal,” tegas Ganjar.

Salah satu upaya penindakan, adalah gagasan Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah.

Pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor.

Untuk itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved