Empat Wilayah Ukraina Menyatakan Merdeka, Siap Gelar Referendum Gabung Rusia

DPR CEC mengatakan bahwa mereka mengharapkan pengamat asing, dan berjanji untuk memberikan informasi lebih lanjut setelah akreditasi mereka.

Ketua komisi pemilihan Wilayah Kherson Marina Zakharova mengatakan bahwa undangan telah dikirim "ke sejumlah besar negara."

CEC Rusia juga berjanji untuk mengirim pengamatnya sendiri untuk memantau referendum. Duma Negara (majelis rendah parlemen) mengatakan bahwa anggota semua fraksi parlemen akan menerima undangan untuk ikut memantau pemungutan suara.

NATO Anggap Suara Palsu

Rencana Republik Rakyat Luhansk (LPR) dan Republik Rakyat Donetsk (DPR) melakukan referendum bergabung dengan Rusia tidak diakui NATO.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang sejak awal menyokong Ukraina melawan invasi Rusia menganggap, referendum LPR dan DPR hanya dagelan Vladimir Putin.

Dua negara yang menglaim telah merdeka dari Ukraina tersebut akan melakukan referendum untuk bergabung dengan Rusia pada akhir pekan ini.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengklaim suara "palsu" tidak memiliki legitimasi dan menyerukan lebih banyak dukungan untuk Ukraina.

Baca juga: Rusia Siap Teken Perjanjian Damai Namun Ragukan Niat Ukraina

Baca juga: Puluhan Mayat Warga Sipil Ditemukan di Bucha Ukraina, Diduga Korban Pembantaian Tentara Rusia

Ia menyebut jajak pendapat tersebut adalah palsu dan hanya akan mengumpulkan suara tidak sah.

"Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina," kata Stoltenberg di Twitter, pada Selasa (20/9/2022).

"Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina," tambah Stoltenberg.

LPR dan DPR akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September, kata para pemimpin mereka pada Selasa pagi.

Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan menggemakan kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Selasa, menyebut referendum itu "penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial."

"Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina," tambah Sullivan.