Berita Banjarnegara

Dana Desa Tekuras Penanganan Covid, PPDI Banjarnegara Minta Warga Sabar Soal Perbaikan Infrastruktur

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banjarnegara meminta warga bersabar terkait perbaikan jalan desa yang rusak selama pandemi Covid-19.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/KHOIRUL MUZAKI
Audiensi PPDI Banjarnegara dengan DPRD Banjarnegara terkait pemangkasan ADD untuk penanganan Covid-19, di gedung DPRD, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI) Banjarnegara meminta warga bersabar terkait perbaikan jalan desa yang rusak selama pandemi Covid-19.

Ketua PPDI Banjarnegara Eli Sunanto mengatakan, pihak desa belum bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang rusak lantaran Dana Desa yang ada terkuras untuk penanganan Covid 19, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Jalan yang longsor juga kami belum bisa perbaiki," kata Eli yang juga Sekretaris Desa Klapa, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jumat (31/12/2021).

Belakangan, seiring membaiknya situasi kesehatan masyarakat, hingga nyaris tidak ada kasus positif Covid-19 lagi di daerah, menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Perekonomian warga mulai bangkit. Aktivitas mereka juga mulai normal.

Kondisi ini sekaligus menjadi angin segar bagi pemerintah desa.

Baca juga: Polres Banjarnegara Catat 433 Kecelakaan sepanjang Januari-November 2021, 51 Korban Meninggal

Baca juga: Inilah Cerita Remaja Jenggawur Banjarnegara Cari Kebahagiaan Sederhana, Berburu Belut di Persawahan

Baca juga: Pasca Harimau Benggala Naik Atap Kandang di Serulingmas Zoo Banjarnegara: Kami Tetap Dibuka

Baca juga: Beginilah Nasib Gelandangan Korban Tabrak Lari di Banjarnegara, Wahid Akhirnya Bertemu Keluarganya

Eli optimistis, di tahun anggaran 2022, mereka bisa mengalokasikan anggaran Dana Desa lagi untuk pembangunan.

Porsi alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur ini bisa dilihat pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang disahkan, maksimal September 2021 lalu.

Tapi, rencana kerja yang disusun secara susah payah melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa itu kini harus kembali direvisi.

Harapan untuk bisa membangun infrastuktur desa di tahun 2022 kembali buyar.

Peraturan Presiden (Perpres) No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 mematahkan rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 yang telah disusun masyarakat desa.

Perpres tersebut mengatur, pengalokasian Dana Desa minimal 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani, dan delapan persen untuk penanganan Covid-19.

Sementara, pemdes hanya mengelola 32 persen dari sisa anggaran dana desa yang ada.

Dengan sisa dana segitu, Eli mengatakan, pemdes jelas kesulitan menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur desa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved