Berita Purbalingga Hari Ini
15 Pejabat Pemkab Purbalingga Dirotasi, Berikut Data Nama dan Posisi Jabatan Saat Ini
Pengadaan PPPK dan CPNS 2021 yang biasanya dibiayai Pemerintah Pusat melalui penambahan dana transfer, kali ini tidak ditambah, justru sebaliknya.
Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
lihat foto
Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub.
Selanjutnya Mohammad Najib sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus.
Jiah Palupi Twihantarti sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo.
Hanung Wikantono sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.
Bupati berpesan, khususnya kepada kepala OPD pengelola pendapatan agar target-target yang sudah diproyeksikan dalam APBD dapat terealisasi.
Mereka juga dituntut untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami menginginkan para kepala OPD yang menduduki OPD baru, untuk mempelajari business process di OPD masing-masing, ini menjadi keharusan."
"Karena harus paham apa yang jadi kendala dan apa yang harus dilakukan," katanya.
Dijelaskan kemungkinan kemampuan APBD 2022 sangat terbatas, apalagi dana transfer pusat ke daerah menurun.
Pengadaan PPPK dan CPNS 2021 yang biasanya dibiayai Pemerintah Pusat melalui penambahan dana transfer, namun kali ini tidak ditambah, justru sebaliknya.
"Kemampuan fiscal menjadi sangat terbatas."
"Oleh karenanya para kepala OPD dalam menyusun program kegiatan 2022."
"Perlu tentukan skala prioritas, jangan sampai membuat program yang tidak mampu direalisasikan, ini mohon jadi pencermatan," ungkapnya.
Kepala OPD juga diminta bermain jejaring dan memiliki channel link ke pusat untuk menggaet program.
