Berita Kudus
Demi Dapat Bantuan Presiden, 266 Warga Kudus Bikin Usaha Fiktif. Terdeteksi saat Verifikasi
Sekira 266 orang membuat proposal fiktif agar bisa mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 di Kabupaten Kudus.
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Sekira 266 orang membuat proposal fiktif agar bisa mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 di Kabupaten Kudus.
Bantuan sebesar Rp 1,2 juta itu seharusnya diberikan kepada pelaku usaha mikro sebagai bantuan terdampak pandemi.
Namun, masih ada sejumlah orang yang tidak memiliki usaha, justru mengajukan bantuan tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus, Rini Kartika mengaku menemukan proposal fiktif yang diajukan untuk mendapatkan BPUM.
Hal ini diketahui setelah mereka melakukan verifikasi. Usaha yang dimaksud ternyata tidak ada.
"Mungkin, ini terjadi karena ada kesempatan, pemerintah sedang memberikan bantuan bagi pelaku usaha jadi ada yang berusaha bagaimana caranya biar dapat," jelas dia, Selasa (10/8/2021).
Baca juga: Kalau PPKM Diperpanjang, Harapan Bupati Kudus: Semoga Ada Kebijakan yang Diperlonggar
Baca juga: Manajemen Resmi Umumkan Cucun Sulistyo Sebagai Pelatih Persiku Kudus
Baca juga: Baru Rampungkan Empat Kecamatan, Penyaluran Bansos Beras 10 Kilogram di Kudus
Baca juga: PKL Balai Jagong Kudus Belum Diizinkan Berjualan, Disdag: Pekan Depan Kami Berembug Dahulu
Selain proposal untuk usaha fiktif, pihaknya juga menemukan tidak adanya kelengkapan administrasi.
Misalnya, pada surat keterangan dari desa yang seharusnya menggunakan surat asli. Namun, justru memakai kertas fotokopi.
"Seharusnya, surat yang dilampirkan semuanya asli. Tapi, ada yang mengirimkan surat fotokopi, meskipun berstempel basah," jelasnya.
Selain itu, beberapa di antaranya juga tidak melampirkan foto usaha.
"Kalau tidak ada dokumentasi foto usaha, langsung gugur," ucapnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap 5.336 proposal yang telah masuk ke instansinya.
"Kami sudah lembur untuk menyelesaikan, targetnya sampai bulan Agustus ini selesai," kata dia.
Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM Kudus Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rofiq Fachri mengatakan, tidak akan mengusulkan lima persen atau sekitar 266 proposal fiktif untuk menerima bantuan.
Makanya, dia perlu melakukan verifikasi yang ketat agar penerima bantuan sesuai sasaran.
