Breaking News:

Penanganan Corona

Kabupaten Tegal Darurat Covid, Pejabat dan Anggota DPRD Dilarang Dinas ke Luar Kota

Pemkab Tegal melarang pejabat dan pegawai, termasuk anggota DPRD setempat, melakukan perjalanan dinas ke luar kota.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Dok Humas Pemkab Tegal
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum, jalan protokol, dan lingkungan pemukiman di wilayah Kabupaten Tegal, belum lama ini. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SLAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal melarang pejabat dan pegawai, termasuk anggota DPRD setempat, melakukan perjalanan dinas ke luar kota dan menerima tamu dari luar daerah.

Kebijakan ini diambil lantaran risiko penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal dinilai tinggi, bahkan memasuki fase darurat.

Apalagi, penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal kini meluas di kalangan pegawai dan pejabat daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, Jumat (25/6/2021) lalu.

Dalam rilis yang diterima Senin (28/6/2021), aturan tentang larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Tegal Nomor 443.5/B.909 Tahun 2021 tentang Larangan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Penerimaan Kunjungan Dinas.

Kebijakan ini berlaku mulai 25 Juni 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi epidemiologi Covid-19.

Baca juga: GOR Tegal Selatan Sudah Siap Tampung Pasien Covid-19, Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat

Baca juga: RSUI Harapan Anda Tegal Terpaksa Batasi 700 Orang, Efek Tingginya Animo Masyarakat Buat Vaksinasi

Baca juga: Tahun Ajaran Baru di Tegal Tetap Terapkan KBM Daring, Masih Belajar dari Rumah

Baca juga: Pasien Covid di Pekauman Tegal Meninggal saat Isoman di Rumah, Keluarga Menolak Perawatan di RS

Dalam SE itu disebutkan, Bupati Tegal mengarahkan pejabat dan pegawai di semua organisasi perangkat daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan aktivitas sejenis lain, kecuali mereka yang melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, dan penanganan Covid-19.

Pejabat dan pegawai juga dilarang menerima kunjungan dinas atau tamu dari luar daerah, baik itu dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding, dan sejenisnya, di lingkungan perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, pemerintah desa dan kelurahan serta instansi lain.

Seperti tertulis dalam SE, penggunaan perangkat teknologi dan informasi dapat dimaksimalkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Umi mengungkapkan, fasilitas semisal konferensi video, sudah sangat lazim digunakan jajarannya di masa pandemi ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved