Ganjar Dukung Ombudsman Lakukan OTT Layanan Publik di Jateng

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung penuh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelayanan publik.

Menurutnya hal itu bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ganjar seusai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Warga Yogyakarta Kirim Makanan Tradisional Buat Ganjar Pranowo, Ungkapan Terima Kasih Saat Harkitnas

Baca juga: Saya Merasakan Dua Keanehan Kontekstual, Tatkala Gubernur Ganjar Lantik Bupati Sragen dan Demak

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid Usai Lebaran, Ganjar Minta Bupati/Wali Kota Aktifkan Lagi Isolasi RS

Baca juga: Gubernur Jateng Minta Pola Vaksinasi Lansia Diubah, Begini Maksud dan Tujuan Ganjar

"Satu yang penting adalah kabupaten/kota harus meningkatkan pelayanan publik."

"Komitmennya mesti dilaksanakan."

"ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak."

"Kita dukung penuh ORI," katanya.

Ganjar menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan, termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bagi Ganjar, pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah.

Untuk itu, semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.

"Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik."

"Jadi semua yang ngeyel dan ndableg itu ditangkap sama ORI."

"Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak," ujar Ganjar.

Ia juga berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jawa Tengah untuk tidak takut dengan hal itu.

Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.