Breaking News:

Berita Nasional

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Minta Presiden Joko Widodo Evaluasi Kinerja Menteri Nadiem

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Editor: Rival Almanaf
Kompas.com
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto di kompleks parlemen, Kamis (17/1/2019). (KOMPAS.com/JESSI CARINA ) 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Hal itu terkait sejumlah kejanggalan program organisasi penggerak pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memicu mundurnya dua organisasi besar Islam, Muhammadiyah dan NU.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nanto itu, jika Nadiem belum bisa memperbaiki diri, maka ia layak diganti.

"Presiden Jokowi harus segera melakukan evaluasi ke Nadiem, kalau setelah dievaluasi masih tetap tidak produktif dan ahistoris mending diganti saja," usul Cak Nanto kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (24/7/2020) malam.

Seorang Pria Temukan Roket Sisa Perang di Barito

Klasemen Sementara MotoGP 2020, Marquez dan Valentino Rossi Tidak Masuk 10 Besar

Viral Video Catherine Wilson Disebut Sakau saat Live di TV Nasional, Begini Penjelasan Dokter

Cara Membuat Pangsit Goreng Ala Lek Gino yang Viral di Medsos, Berikut Resepnya

Menurutnya, evaluasi terhadap Mendikbud sangat penting demi mewujudkan perubahan yang fundamental dan seusai dengan kultur Indonesia yang sudah lama terbangun.

Cak Nanto mengatakan, mundurnya Muhammadiyah dan NU sebagai penerima program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjadi kritik, dan Kemendikbud seharusnya melakukan kajian ideal bagaimana membangun pendidikan.

Sebab, kata Cak Nanto, sejak awal, POP sebagai program unggulan Kemendikbud menimbulkan kesimpangsiuran.

Selain itu, lanjut dia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus memahami karakter budaya pendidikan di masyarakat.

Nadiem tidak bisa memaksakan kehendaknya.

"Dalam konteks POP Kemendikbud, harusnya dikaji lebih matang. Apalagi info yang saya terima belum ada payung hukum yang jelas."

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved