Lockdown Desa Purwonegoro Banjarnegara untuk Batasi Arus Pemudik dan Tekan ODP Corona

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Pemerintah Desa Purwonegoro Kecamatan Purwanegara Banjarnegara memutuskan untuk membatasi akses keluar masuk desa sampai dua pekan ke depan.

Setiap jalan akses masuk perkampungan ditutup atau diportal hingga kendaraan tak bebas keluar masuk.

Setiap portal dijaga warga yang berkomitmen mengawal kebijakan itu.

Langkah ini terbilang berani di tengah banyaknya masyarakat yang masih menyepelekan bahaya virus Corona.

Padahal bagi masyarakat desa, ancaman virus itu semakin dekat.

• Sempat Tugas di Solo, Berikut Riwayat Perjalanan Korban Meninggal Karena Corona Pertama di Banyumas

• Begini Pendapat Pakar Psikologi Terkait Perubahan Nama Anak Denanda

• Mama Muda Ditemukan Tewas di Tandon Air, Suami Diperiksa Polrestabe Semarang

• Jangan Mudik! Makin Masif Dikampanyekan Pemprov Jateng, Ganjar: Ini Demi Keluarga Tercinta

Kepala Desa Purwonegoro Rendra Sabita Noris berpandangan, desa akan aman dari serangan virus Corona jika tidak ada yang membawa dari luar.

Sebab desa sampai saat ini masih steril dari virus itu.

Masalahnya, banyak warga desa yang saat ini berada di daerah terjangkit semisal Jakarta.

Mereka dikhawatirkan akan pulang ke kampung halaman sehingga potensi penyebaran virus Corona di desa akan meningkat.

Fenomena mudik tidak akan terelakkan. Terlebih perekonomian di Jakarta sedang lesu sehingga berpengaruh terhadap nasib buruh asal daerah.

Ini rupanya yang menjadi kegelisahan pemerintah desa sehingga berani mengambil keputusan berat.

Bagaimanapun, seribuan warga desa Purwonegoro yang kini merantau di kota dan luar negeri punya keluarga yang dirindukan di kampung.

Tetapi di sisi lain, pihaknya tidak ingin penyebaran virus mematikan itu meluas hingga susah dikendalikan.

"Peraturan ini sudah diberitahukan ke warga di perantauan,"katanya

Pihaknya pun telah memberikan pengertian terkait kebijakan ini ke pihak keluarga dan masyarakat di perantauan.

Ia pun mengklaim tidak ada yang keberatan mengingat langkah ini untuk kebaikan bersama.

Ia pun mengingatkan warganya di perantauan untuk menaati peraturan ini.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, ia mengakui ada sekitar 45 pemudik yang sudah terlanjur pulang ke desa.

Tetapi ia memastikan mereka sudah melalui proses skrining kesehatan hingga dinyatakan sehat.

Mereka pun dipaksa berdiam diri di rumah sampai 14 hari dan terus dipantau kesehatannya.

Pihaknya masih memberikan toleransi bagi warga perantauan bisa pulang namun dengan alasan yang darurat, semisal keluarga di kampung sedang sakit.

"Tapi sebelum sampai rumah harus cek kesehatan dulu dan ada surat keterangan sehat,"katanya

Rendra mengaku siap dengan segala konsekuensi atas kebijakan pemerintahannya ini.

Bagaimanapun ia merasa punya tanggung jawab untuk melindungi warganya dari paparan virus Corona.

Rendra mengaku selama ini memang sudah ada imbauan dari pemerintah agar warga menunda untuk mudik ke daerah.

Tetapi imbauan itu tidak akan mempan tanpa diimbangi dengan peraturan yang mengikat.

• ODP Corona Bertambah 45 Orang, Berikut Update Penyebaran Covid-19 di Slawi Kabupaten Tegal

• Antara Messi atau Ronaldo, Siapa yang Lebih Ditakuti Penjaga Gawang AC Milan Donnarumma?

• Presentase Kematian Akibat Corona Indonesia Tembus 8 Persen, Saatnya Berlakukan Lock Down?

• Bikin Kaget Warga, Tiwi Keliling Purbalingga Naiki Mobil Damkar, Sosialisasi Sekaligus Bagi Masker

Jika arus mudik tidak terkontrol, pemerintah di bawah akan kewalahan memantau Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang jumlahnya pasti melonjak drastis.

Ini belum menyoal keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta sarana kesehatan yang memadai untuk memeriksa OPD serta menangani pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19.

Upaya penanggulangan penyebaran virus itu pun akan semakin sulit ke depannya.

"Kalau desa tidak ikut bergerak untuk menanggulangi ini. Menunggu banyak OPD dampaknya nanti luar biasa,"katanya. (aqy)