Sadar Daerahnya Miskin, Bupati Banjarnegara Budhi Pangkas Dana Kunjungan Kerja DPRD ke Luar Daerah

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono akan memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Banjarnegara untuk kunjungan ke luar daerah.

Perjalanan dinas itu termasuk kunjungan ke luar provinsi, ke daerah atau kabupaten lain, maupun ke luar pulau.

Kebijakan ini akan diawali pada APBD Perubahan tahun 2020 sampai akhir masa jabatan bupati pada tahun 2022.

Menurut bupati, dana kunjungan ke luar daerah tersebut akan dialihkan untuk pertumbuhah ekonomi di kabupaten Banjarnegara.

Budhi menjelaskan, setelah dihitung, dana perjalanan dinas tersebut kurang lebih Rp. 17,5 miliar per tahun.

Jika ada kenaikan selama 5 tahun, anggaran itu bisa mencapai Rp. 87,5 miliar sampai 100 miliar rupiah.

“Itu jumlah yang banyak sekali jika dialihkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Insyaallah pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat dengan dukungan dana yang cukup,” kata bupati.

Menurut Budhi, ada anggaran yang alokasinya kurang efektif dan diketahui banyak terbuang dalam kegiatan perjalanan dinas keluar daerah.

Karenanya, ia tak ragu memangkas dan mengalihkannya untuk pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara. Budhi merasa berkewajiban memakmurkan rakyatnya.

"Kebijakan saya harus pro rakyat, bukan pro pejabat.

Jadi APBD Banjarnegara bukan untuk kunjungan ke Denpasar, Medan, Kalimantan, Makassar, atau Cirebon,"katanya

Budhi mengajak para pejabat untuk 'rumongso' (tahu diri), bahwa Kabupaten Banjarnegara masih tergolong daerah miskin.

APBD Kabupaten Banjarnegara cuma sekitar Rp 2 tiriliun.

"Masih diambil 17,5 miliar untuk kunjungan kerja, yang mestinya ini bisa untuk pembangunan ekonomi,” kata bupati.

Budhi pun mengklaim, melalui kebijakan penggelontoran anggaran untuk prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi, angka kemiskinan di Banjarnegara terus menurun.

Mengutip data BPS, Budhi menyebut, penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 mencapai 136.100 orang.

Ini mengalami penurunan tajam dari tahun 2018 sejumlah 141.720, atau turun sebanyak 5.620 jiwa.

Adapun prosentase penduduk miskin tahun 2018 masih 15,46 persen, di tahun 2019 turun jadi 14,76 persen. Budhi pun berharap, di tahun 2020 ini, dengan penambahan alokasi dana untuk pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin bisa turun lagi.

"Prioritas saya konsisten, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat.

Itu saja, jadi anggaran yang selama ini banyak terbuang akan saya alihkan untuk memperkuat prioritas tersebut,” katanya. (*)