Curhatan Pengecer BBM di Banjarnegara karena Larangan Kulakan Pertalite di SPBU

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANJARNEGARA - Polemik soal larangan pembelian pertalite menggunakan jeriken di Kabupaten Banjarnegara sedikit menemui titik terang.

Rabu (8/1/2020) lalu, ratusan warga di sejumlah kecamatan wilayah atas Banjarnegara menggelar audiensi dengan pejabat Pertamina di hotel Tirta Jadi Karangkobar.

Mereka terdiri dari pengecer, petani hingga pengguna pertalite di desa.

Di tempat itu, perwakilan massa diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di hadapan pejabat Pertamina dan Hismawa Migas.

Ahmad, pengecer asal Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa menyampaikan keluh kesahnya ke Pertamina.

Larangan membeli pertalite dengan jeriken di SPBU merugikan pedagang kecil sepertinya.

Kebijakan itu tak berpihak pada pedagang kecil yang mengais untung dari jualan perbotol BBM.

Kebijakan itu pun dinilainya kontraproduktif dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya, truk tangki Pertamina tidak mampu menjangkau daerah terpencil dengan medan yang sulit.

Sementara di wilayah atas, hanya ada dua SPBU yang harus melayani kebutuhan BBM warga di tujuh kecamatan.

Ia justru mengklaim pengecer sepertinya membantu Pertamina dalam menyalurkan kebutuhan BBM ke masyarakat yang tak terjangkau SPBU.

"Kami juga tidak untuk memperkaya diri. Sekadar untuk mempertahankan hidup, karena keuntungannya sedikit,"katanya

Edi, petani asal Desa Sumberejo Kecamatan Batur Dieng mengatakan, petani kebingungan saat terjadi kelangkaan pertalite di tingkat pengecer.

Sementara untuk beralih ke pertamax, petani masih keberatan karena selisih harga kedua jenis BBM itu cukup signifikan.

Padahal, rata-rata petani di Dieng butuh 2 liter BBM perhari untuk menghidupkan mesin pompanya guna merawat lahan.

Selain harganya yang tinggi dan memberatkan petani, menurut Edy, Pertamax ternyata tak lebih bagus kualitasnya dari pertalite saat diterapkan pada mesin petani.

Entah kenapa, mesin pompa petani yang biasa menggunakan pertalite justru rusak atau rewel ketika dialihkan ke Pertamax.

"Kami gak minta subsidi. Tapi kalau ada yang murah kenapa suruh beli yang mahal," katanya.

Kepala SBM Retail 6 Tegal Denny Nugrahanto mengatakan, secara aturan, SPBU hanya boleh menjual ke pengguna langsung, bukan untuk dijual kembali.

Pelayanan terhadap selain pengguna langsung sebenarnya tidak diperbolehkan.

Tetapi pihaknya pun memahami geografi setiap daerah berbeda-beda.

Tidak terkecuali di sebagian wilayah pegunungan Banjarnegara yang sulit dimasuki mobil dengan tangki besar.

Untuk kendala ini, Pertamina sebenarnya sudah punya solusi melalui wacana pembangunan kios pertashop.

Kios yang nantinya bisa didirikan kelompok atau perorangan itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau SPBU.

Beda dengan pengecer BBM pada umumnya, pertashop harus sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan Pertamina, terutama dari segi standar keamanan.

"Kalau di Jawa Barat Pertashop sudah ada," katanya.

Ketua Hismawa Migas Banyumas Anas Pribadi mengatakan, konsumen diarahkan menggunakan pertamax yang punya kualitas lebih bagus dan ramah lingkungan.

Pertamina pun telah menurunkan harga pertamax sebesar Rp 650 menjadi Rp 9200 sehingga selisihnya tak terpaut jauh dengan pertalite.

Pengusaha SPBU seringkali dihadapkan pada situasi dilematis di lapangan.

Di satu sisi, pihaknya dilarang melayani pembelian BBM untuk dijual kembali ke masyarakat.

Tetapi di sisi lain, ia menyadari kondisi geografi tiap daerah berbeda yang tidak semuanya terjangkau SPBU.

Tetapi bagi dia keamanan (safety) adalah hal utama.

Proses distribusi BBM ke masyarakat oleh pengecer berisiko terjadi kebakaran karena sarana yang digunakan tidak memenuhi standar safety.

"Kami was-was juga untuk melayani, kalau nanti terjadi kecelakaan akan berbuntut ke SPBU," katanya. (aqy)