Luthfi tak Mau Jateng Dibandingkan dengan Jabar, Kondisi tiap Daerah Beda

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan setiap daerah memiliki karakter dan persoalan berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan dalam pembangunan.

Ia menjelaskan, perbedaan karakter tiap daerah mencakup kondisi geografis, struktur ekonomi, hingga persoalan sosial yang dihadapi. 

Karena itu, kebijakan pembangunan tidak bisa diseragamkan, termasuk membandingkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau DKI Jakarta yang memiliki basis industri, kepadatan, serta pola investasi yang berbeda. 

“Tidak bisa kita bandingkan DKI dengan Jatim, Jawa Barat dengan Jateng. Setiap wilayah punya kearifan lokal dan problem solving masing-masing,” tegas Luthfi, saat memberikan sambutan pada Seminar Sinergi Nusantara, Jumat (17/4/2026).

Seminar tersebut membahas tentang peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui inovasi dan pembiayaan dan pinjaman daerah.

Ia menyebut, pembangunan Jawa Tengah harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, bukan kerja individu.

Menurutnya, pemerintah daerah bukan “superman”, melainkan “super tim” yang melibatkan banyak pihak.

Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa dan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dinilai memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks.

Terlebih, posisinya yang “terjepit” di antara provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

“Jateng ini di tengah, dipepet kanan kiri. Maka harus punya daya dobrak, salah satunya lewat investasi,” ujarnya.

Luthfi menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai “manajer marketing” untuk menarik investasi. 

Dia menyebut ada tiga kunci utama yang menjadi perhatian investor, yakni jaminan keamanan, kemudahan perizinan, dan tenaga kerja kompetitif.

Ia bahkan menjamin stabilitas keamanan di Jawa Tengah untuk mendukung iklim investasi.

“Tidak ada premanisme, tidak ada konflik horizontal berlarut. Kepastian hukum dan keamanan itu nomor satu bagi investor,” tegasnya.

Baca juga: Digitalisasi Dikebut, Belanja di Pasar Tradisional Banyumas Bisa Pakai QRIS

Capaian Investasi

Dari sisi capaian, investasi di Jawa Tengah saat ini disebut telah menembus sekitar Rp110 triliun, dengan dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 58 persen. 

Investasi tersebut difokuskan pada sektor padat karya untuk menekan angka pengangguran.

“Sekitar 420 ribu angkatan kerja bisa kita serap. Kita sambungkan BLK, sekolah vokasi, dan politeknik dengan dunia industri,” katanya.

Selain investasi, Luthfi juga menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. 

Ia mencatat terdapat sekitar 4,2 juta pelaku usaha mikro di Jawa Tengah yang didorong untuk naik kelas menjadi usaha kecil hingga menengah.

“UMKM mikro jadi tanggung jawab kabupaten/kota, naik ke kecil diambil provinsi, lalu ke menengah dan ekspor kita dorong bersama,” jelasnya.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah pun mencapai sekitar Rp30 triliun per tahun, tertinggi secara nasional. 

Ia menilai skema kredit mikro lebih aman dan berdampak langsung bagi masyarakat dibanding pembiayaan besar yang berisiko macet.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung peran perbankan dalam menjaga stabilitas harga, terutama saat momen krusial seperti Lebaran yang kerap memicu lonjakan inflasi.

Ia mencontohkan komoditas cabai dan bawang merah yang sering mengalami kenaikan harga akibat distribusi yang tidak merata, meski Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil.

“Produksi ada di 10 kabupaten, tapi tidak sampai ke masyarakat dengan harga wajar. Di situ peran bank harus masuk, bantu distribusi dan stabilisasi,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, pembangunan ekonomi daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perbankan.

“Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus bersama-sama, holistik, dan komprehensif. Karena tujuan akhirnya satu, menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H Widodo menilai pembangunan daerah kini berada pada titik krusial di tengah keterbatasan ruang fiskal. 

Ia mempertanyakan apakah pembangunan akan terus bergantung pada kapasitas anggaran semata atau mulai mengandalkan peran intermediasi keuangan yang lebih aktif.

Menurutnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak lagi cukup berperan sebagai tempat “parkir” dana pemerintah daerah, melainkan harus naik kelas menjadi pengelola aliran dana, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus motor penggerak ekonomi regional. 

Selama ini, BPD dinilai masih terjebak pada fungsi administratif dan transaksional, padahal memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Agus juga menyoroti perlunya inovasi pembiayaan serta keberanian BPD mengambil peran lebih besar, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

Ia menyinggung tantangan yang dihadapi BPD terkait risiko penyaluran kredit, yang membuat bank daerah cenderung lebih berhati-hati dibandingkan bank lain.

Dalam konteks itu, Asbanda mengusulkan penyesuaian kebijakan kepada Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait Batas Maksimum Kredit (BMK) bagi BPD.

Penyesuaian tersebut dinilai penting agar BPD memiliki ruang lebih luas dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, tanpa melanggar prinsip prudential banking.

Ia mencontohkan, dengan modal inti Bank Jateng sekitar Rp13 triliun, batas penyaluran kredit menjadi terbatas, sehingga berpotensi menghambat pembiayaan ke pemerintah daerah maupun sektor layanan publik seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Karena itu, pihaknya juga mengusulkan agar BLUD diperlakukan sebagai entitas tersendiri dalam perhitungan BMK (batas maksimum kredit-red)

“Ini bukan pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko,” ujarnya.

Agus menegaskan, ke depan BPD harus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, mengembangkan inovasi pembiayaan yang produktif, serta memperdalam peran dalam ekosistem ekonomi daerah. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, regulator, dan seluruh BPD agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

“Ukuran keberhasilan BPD bukan hanya pada besarnya aset atau kredit, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan daerah,” tandasnya. (Rad)