Bupati Kudus Pastikan Tak Ada PHK PPPK di Tengah Efisiensi Anggaran

Ringkasan Berita:

• Bupati Kudus pastikan tidak ada pemutusan kontrak PPPK di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.
• Menurut Bupati Kudus, anggaran belanja pegawai Pemkab Kudus masih di bawah batas aman 30 persen.
• Bahkan, Pemkab Kudus berencana mengajukan penambahan 400 pegawai baru lewat CASN.

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam'ani Intakoris memastikan, tak ada pemutusan kontrak kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kabar efisiensi anggaran.

Sam'ani memastikan, belanja pegawai Pemkab Kudus masih dalam batas aman.

Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, belanja pegawai daerah maksimal di angka 30 persen dari APBD.

Di Kudus, angka belanja pegawai masih di bawah batas maksimal.

"Riilnya, (belanja pegawai) 28,5 persen," kata Sam'ani saat pembukaan orientasi PPPK di lapangan tenis Angga Sasana Krida, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Bupati Kudus Kampanyekan Selasa Bersepeda, Ajak Warga Ikut Hemat BBM Sekaligus Jaga Kesehatan

Orientis tersebut digelar untuk meningkatkan kuliatas PPPK dan menyamakan persepsi mereka dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Sam'ani pun meminta, PPPK meningkatkan kualitas. 

"Yang terpenting itu, lakukan yang terbaik untuk masyarakat," kata Sam'ani.

Usulan CPNS

Bahkan, Sam'ani mengatakan, Pemkab Kudus berencana menambah pegawai baru.

Mereka akan mengajukan usulan 400 formasi CASN ke pemerintah pusat. 

Menurut Sam'ani, usulan tersebut pun belum membebani keuangan daerah.

"Karena setiap tahun ada yang pensiun antara 400 sampai 500 orang," kata Sam’ani.

Baca juga: Pencuri HP Depan Apotek Sultan Kudus Nyaris Dihakimi Warga, Berakhir Damai setelah Diamankan Polisi

Upaya penambahan melalui rekrutmen tersebut, kata dia, masih dalam batas ideal. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus Tulus Tri Yatmika mengatakan, pihaknya akan membuka seleksi CASN. 

Di satu sisi, pihaknya juga terus berkoordinasi agar belanja pegawai tidak melebihi ketentuan 30 persen.

"Misal dibuka seleksi CASN tahun ini atau tahun depan."

"Saat ini, menindaklanjuti perintah kemenpanRB untuk mengajukan kebutuhan sejumlah 400 orang."

"Untuk detail formasinya masih belum. Tapi secara garis besar, tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis," kata dia. (*)