Beberapa Pejabat Pati Diperiksa KPK, Saksi Kasus Pemerasan Perangkat Desa

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Belasan meja berjejer dan berhadapan di lantai tiga Aula Mapolrestabes Semarang, Jalan Dr Sutomo, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Selasa (24/2/2026). 

Sejak pagi hingga menjelang petang, ruangan itu menjadi pusat pemeriksaan sejumlah pejabat dan saksi dari Kabupaten Pati. 

Di tiap meja, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk dengan laptop terbuka di meja, berkas menumpuk di sisi tangan, memverifikasi dokumen dan tampak berkomunikasi dengan saksi di depannya.

Sebagian besar yang duduk berhadapan dengan penyidik, mengenakan seragam cokelat khas PNS, sementara lainnya tampil dengan busana santai. 

Sebagian menunjukkan dokumen, sebagian lain menjelaskan sesuatu sambil menunjuk lembaran kertas.

Di tengah aktivitas itu, satu sosok keluar dari ruangan, yakni Riyoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati. 

Dia dulu pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kabupaten Pati.

Riyoso Bungkam

Seusai menjalani pemeriksaan, Riyoso tampak keluar melalui pintu utama ruangan. 

Dengan beberapa dokumen di tangan, dia memilih terus berjalan dengan menghindari kamera.

Ketika ditanya Tribunjateng.com mengenai materi pemeriksaan yang baru saja dijalaninya, dia memilih terus melangkah tanpa memberikan jawaban. 

Riyoso dikenal sebagai birokrat lama di lingkungan Pemkab Pati dan disebut-sebut loyal terhadap Bupati nonaktif Sudewo.

Namanya sempat viral pada 5 Agustus 2025 lalu ketika terlibat perdebatan dengan pendemo yang memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Dalam momen itu, dia juga menuai sorotan karena memerintahkan Satpol PP menyita air mineral bantuan warga. 

Sementara itu, di sela-sela pemeriksaan, seorang penyidik yang keluar ruangan sempat dimintai keterangan. 

Namun dia juga menolak berkomentar.

“Langsung ke jubir (KPK) saja ya. Langsung ke jubir saja,” ujar dia singkat.

Kasus Korupsi

Pemanggilan para pejabat Pati itu berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa yang menjerat Bupati nonaktif Pati, Sudewo. 

KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang. 

Selain Riyoso, KPK juga memanggil Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebagai saksi. 

Baca juga: Ngabuburit Asyik Sambil Mengenal Sejarah Lokal di Ambal Kebumen

Dari pantauan di lokasi, Risma tidak terlihat berada di ruangan pemeriksaan dan belum terkonfirmasi apakah sudah hadir lebih awal atau belum memenuhi panggilan.

Sejumlah nama lain yang dipanggil antara lain anggota DPRD Pati Ali Badrudin, Ketua KPUD Pati Supriyanto, Sekretaris Teguh Widyatmoko, sejumlah kepala desa, hingga Ketua Koperasi Artha Bahana Syariah Subur Prabowo.

Dalam konstruksi perkara yang diungkap KPK, Sudewo diduga membentuk tim yang terdiri dari para kepala desa yang bertugas sebagai koordinator lapangan untuk mengumpulkan uang dari calon perangkat desa. 

Tarif jabatan disebut dipatok antara Rp125 juta hingga Rp150 juta oleh Sudewo, lalu dinaikkan oleh tim itu menjadi Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang. 

Total uang yang terkumpul disebut mencapai Rp2,6 miliar dan sempat disimpan dalam karung sebelum diserahkan.

Selain Sudewo, KPK juga telah menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka. (*)