Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo, Target Selesai Mei 2026

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Wonosobo.

Proyek pendidikan berasrama yang menyasar jenjang SD, SMP, hingga SMA itu ditargetkan rampung pada Mei 2026, seiring persiapan tahun ajaran baru.

Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Wonosobo, Eko Prasetyo, mengatakan pembangunan SR secara administratif sudah berjalan karena kontrak pekerjaan telah ditandatangani.

"Untuk pembangunan SR ini sebenarnya sudah berkontrak antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya (WIKA),” kata Eko, saat ditemui, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, pelaksanaan fisik proyek sempat tertunda karena penentuan lokasi dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, secara teknis pekerjaan telah masuk tahap awal.

“Argonya sudah jalan. Sampai dengan bulan Mei harus selesai, Mei 2026,” ujarnya.

Sekolah Rakyat di Wonosobo dirancang sebagai boarding school yang akan menampung sekitar 1.000 siswa dari tingkat dasar hingga menengah atas. 

Fokus utama pembangunan tahap awal adalah gedung sekolah dan asrama.

“Paling tidak bangunan gedung-gedung untuk sekolah dan asramanya sudah harus jadi,” ujar Eko.

Sementara fasilitas pendukung lain seperti sarana olahraga dan tempat ibadah akan menyusul. 

Fasilitas tersebut tetap disiapkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

Pembangunan SR Wonosobo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Eko mengaku tidak hafal angka pasti, namun nilai proyek diperkirakan cukup besar.

Program ini termasuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional dan masuk kategori proyek strategis nasional.

Rencana pembangunan SR mencakup lahan sekitar 5,2 hektare, berlokasi di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek yang seluruhnya merupakan tanah negara. 

Saat ini, lahan tersebut dikelola oleh PT Tambi dengan status hak guna usaha (HGU).

Pemerintah daerah tengah mengupayakan pelepasan hak lahan tersebut agar dapat digunakan untuk pembangunan sekolah.

“Itu 100 persen menggunakan tanah milik negara yang saat ini masih dikelola oleh PT Tambi,” jelas Eko.

Untuk mempercepat proses, pelepasan hak lahan dilakukan bertahap sesuai dengan prosedur yang ada.

Proses administrasi kini telah masuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pengajuan syarat pelepasan hak dan pengukuran lahan.

Eko menegaskan tidak ada bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik warga. Seluruh area pembangunan berada di atas tanah negara.

Saat ini, kendala utama pembangunan SR Wonosobo terletak pada penyusunan peta bidang lahan yang dilepaskan. 

Setelah proses tersebut rampung, pembangunan fisik akan segera dimulai oleh pihak kontraktor.

“Kalau pelepasannya selesai, langsung dibangun, diupayakan tidak sampai tahun depan,” kata Eko.

Pemerintah daerah berharap seluruh proses tidak molor hingga tahun depan, mengingat urgensi penyediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. (ima)