Pemkab Jepara Alokasikan Rp 25 Miliar untuk 18 Ribu Guru Madrasah

TRIBUNBANYUMAS.COM,  JEPARA - Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mendorong lompatan kualitas pendidikan keagamaan memasuki babak baru. 

Bukan lagi sekadar penyaluran bantuan siswa, momentum penyerahan PIP di tiga lembaga pendidikan Islam MA Matholiul Huda Kedung, MI Matholiul Huda Troso, dan MTs Darul Ulum Purwogondo, berubah menjadi forum penting membahas masa depan guru-guru madrasah.

Di tengah kompetisi mutu pendidikan yang semakin ketat, suara kuat muncul dari pusat, guru madrasah harus segera mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyebut bahwa peningkatan kesejahteraan ini bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan strategis.

“Guru madrasah harus bisa hidup layak. Kami dorong pendapatannya setara UMK, karena kualitas pendidikan mustahil naik tanpa kesejahteraan tenaga pengajarnya,” kata Abdul dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Jumat (12/12/2025).

Ia juga menyinggung pentingnya pemerataan fasilitas antara siswa dan guru. 

Menurutnya, layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa harus berjalan seimbang dengan pemenuhan kebutuhan guru agar proses belajar-mengajar lebih sehat dan kondusif.

Sinyal dukungan datang kuat dari daerah. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menegaskan bahwa Jepara tak ingin menunggu terlalu lama. 

Melalui inisiatif Kartu Guru Sejahtera, Pemkab mengalokasikan Rp 25 miliar sebagai titik awal transformasi kesejahteraan 18 ribu guru madrasah di seluruh Jepara.

“Guru madrasah harus mendapatkan hak yang setara dengan guru umum. Kalau pendapatan meningkat, kebahagiaan akan mengikuti. Dan guru yang bahagia akan melahirkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Witiarso.

Baca juga: Solusi Guru Honorer yang tidak Lolos PPPK, Jadi Guru Relawan Digaji dari Swadaya Warga

Program ini dirancang sebagai stimulus pemerataan, bukan kompetisi internal. 

Bupati meminta agar seluruh pihak menjaga transparansi agar bantuan tidak menimbulkan kecemburuan di lapangan.

Dengan dukungan kebijakan pusat dan dorongan kuat dari daerah, Jepara kini berada di jalur baru, menjadikan penguatan kesejahteraan guru madrasah sebagai fondasi percepatan mutu pendidikan Islam. 

Jika konsisten berjalan, langkah ini diperkirakan menjadi contoh nasional tentang bagaimana daerah dapat mengambil peran aktif dalam mengangkat martabat guru-guru non-ASN. (Ito)