Mulai Tahun Ini Materi Koperasi Masuk Kurikulum Sekolah di Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA- Pemerintah Kabupaten Purbalingga menghadiri Launching Insersi Pendidikan Perkoperasian yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

Program yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 ini mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam berbagai mata pelajaran pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/SLB/MA di seluruh Jawa Tengah.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen Presiden RI dalam memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Purbalingga Dinas Prasetyahani menyambut positif program tersebut. Menurutnya, pendidikan perkoperasian menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi kepada generasi muda.

"Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi juga wadah pembelajaran nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan gotong royong. Melalui insersi pendidikan perkoperasian, anak-anak akan lebih memahami bagaimana ekonomi kerakyatan dapat menjadi kekuatan dalam membangun kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pemkab Purbalingga siap mendukung implementasi program tersebut melalui sinergi antara sektor pendidikan dan koperasi agar pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Heru Sriwibowo, menyampaikan pihaknya bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DindagkopUKM) telah mendapat tugas untuk mengimplementasikan program tersebut di daerah.

"Insya Allah mulai tahun ajaran 2026/2027 akan kita implementasikan. Bukan ke dalam mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada," jelasnya.

Ia menyebut sejumlah mata pelajaran yang memungkinkan untuk penyisipan materi perkoperasian antara lain IPS dan PPKn. Selain itu, nilai-nilai perkoperasian juga akan diperkuat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Sementara itu, Kepala DindagkopUKM Purbalingga, Agung Widiarto, menilai peluncuran program ini menjadi momentum yang tepat di tengah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

"Insersi pendidikan perkoperasian menjadi sinergi yang sangat tepat untuk membangkitkan kembali koperasi di Indonesia. Kami akan terus mendukung dari sisi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengungkapkan pemerintah tengah mengusulkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional sebagai revisi terhadap Undang-Undang Perkoperasian Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

"Undang-undang ini akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan perkoperasian di Indonesia," ujarnya.

Menurut Ferry, Presiden menginginkan praktik ekonomi Indonesia kembali menguatkan prinsip ekonomi Pancasila melalui koperasi. Ia meyakini koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, menghadirkan keadilan ekonomi, serta memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan.