TKD Dipangkas Rp393,75 Miliar, Pemkab Cilacap Relakan Pengurangan Perjalanan Dinas Hingga Seremoni

Ringkasan Berita:

• Pemkab Cilacap melakukan sejumlah efisiensi anggaran setelah pusat memangkas TKD Rp393,75 miliar.
• Beberapa anggaran yang dipangkas di antaranya makan, minum, perjalanan dias, hingga seremonial.
• Meski begitu, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tetapi menjadi prioritas dan komposisinnya tak berubah.

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memangkas anggaran untuk makan, minum, perjalanan dinas, hingga pemeliharaan gedung imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) Rp393,75 miliar. 

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 dipastikan prioritas.

Hal ini diungkapkan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman dalam pidato pengesahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kendal, Sabtu (29/11/2025).

Syamsul menegaskan, efisiensi anggaran menjadi langkah pertama untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

"Kami melakukan efisiensi belanja, mulai dari makan minum, perjalanan dinas, pakaian dinas, pemeliharaan gedung, hingga kegiatan seremonial, sekitar Rp113,34 miliar," ujar Syamsul.

Baca juga: Cilacap Bakal Diguyur Hujan Intensitas Sangat Tinggi di Bulan Desember, Warga Diminta Waspada

Bupati Syamsul mengatakan, efisiensi dilakukan dengan menghitung ulang kebutuhan gaji dan tunjangan ASN, belanja infrastruktur yang telah mendapat dukungan provinsi, serta memangkas hibah non-prioritas dan transfer desa sebesar Rp159,03 miliar.

"Langkah ini kami ambil agar belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal yang menurun," katanya.

Pemkab juga menyesuaikan alokasi dari dana transfer yang bersifat earmark untuk DAK nonfisik sebesar Rp628,34 miliar, termasuk BOS pendidikan, tunjangan guru daerah, operasional kesehatan, program KB, dan perpustakaan daerah.

"Kami juga menyesuaikan anggaran dari DAK Fisik bidang jalan senilai Rp22,74 miliar agar seluruh program tetap berjalan," jelasnya.

Pengurangan anggaran juga menyasar Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan nilai penyesuaian sebesar Rp42,95 miliar.

"Penyesuaian Dana Desa ini mengikuti besaran alokasi pendapatan transfer tahun 2026 dari pemerintah pusat," ucap Bupati Syamsul.

Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

Meski kemampuan keuangan daerah terbatas, Pemkab Cilacap memastikan mandatory spending tetap diprioritaskan sesuai amanat UU HKPD.

"Kami tetap mengalokasikan 50,70 persen untuk pendidikan, 29,82 persen untuk kesehatan, dan 29,81 persen untuk infrastruktur pelayanan publik sebagai komitmen utama daerah," tegas Syamsul.

Baca juga: Belum Ada Kepastikan Pembangunan Huntara Korban Longsor Cilacap dan Banjarnegara, Begini Kata Wagub

Postur APBD 2026 Cilacap kemudian tersusun dengan pendapatan sebesar Rp3,45 triliun dan belanja Rp3,57 triliun.

Syamsul menyebutkan bahwa selisih anggaran itu menciptakan defisit sebesar Rp121,34 miliar.

"Defisit tersebut akan ditutup melalui estimasi Silpa APBD 2025 sehingga seluruh program prioritas tetap berjalan," katanya. (*)