Progres Program Alus Dalane Purbalingga Dinilai Lambat, Dewan Pertanyakan Kesiapan Rekanan

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, Yuniarti menyesalkan adanya  keterlambatan sejumlah paket pekerjaan jalan

• Yuniarti menilai hal itu lebih banyak disebabkan oleh masalah teknis dan kesiapan rekanan, bukan semata-mata karena faktor cuaca yang buruk. 

• Sebagai contoh, salah satu paket pengerjaan ruas Jalan Kaligondang - Arenan cenderung lambat, karena hanya ada satu akses, yakni Kalikajar - Sidanegara yang juga diaspal. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — DPRD KabupatenPurbalingga menyoroti kelambanan dalam program Alus Dalane, yang menjadi andalam program Bupati Fahmi-Wakil Bupati Dimas.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, Yuniarti,  Jumat (28/11/2025).

Ia menilai keterlambatan sejumlah paket pekerjaan lebih banyak disebabkan oleh masalah teknis dan kesiapan rekanan, bukan semata-mata karena faktor cuaca yang buruk. 

Sebagai contoh, salah satu paket pengerjaan ruas Jalan Kaligondang - Arenan cenderung lambat, karena hanya ada satu akses, yakni Kalikajar - Sidanegara yang juga diaspal. 

Kemudian, Yuniarti juga menyoroti kemampuan modal rekanan.

Alasan kekurangan material, menurutnya dinilai tidak relevan karena pabrik biasanya sudah memiliki vendor penyedia Asphalt Mixing Plant (AMP). 

"Rekanan yang menang lelang harus punya kekuatan finansial. Biasanya ada SOP bayar di muka sebesar 60 persen. Itu cukup mempengaruhi penjadwalan sejak awal," tuturnya. 

Tapi setelah berkomunikasi dengan DPUPR, ia menyebut rekanan dan pabrik AMP optimis dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. 

Selain itu, faktor cuaca ekstrem di akhir tahun juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan di lapangan. 

Meski demikian, pihaknya menegaskan hal tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan yang mutlak. 

"Seharusnya antisipasi harus disiapkan sejak awal," ujarnya. 

Sementara itu, kapasitas AMP juga dinilai menjadi persoalan tersendiri. PT Andhika Bangun Perkasa (ABP) yang memegang banyak proyek dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan campuran aspal hingga 18 ribu ton untuk total 27 kegiatan. 

Sementara itu, di Purbalingga hanya ada dua AMP. Yakni ABP dan PT Sambas Wijaya. 

"Kalau ingin selesai tepat waktu, ABP harus berbagi komitmen dengan PT Sambas. Beban produksi perlu dibagi," tegasnya. 

Baca juga: PKL PFC Dijanjikan Tempat Baru yang Bersih dan Estetik, Pemkab Purbalingga Segera Lakukan Relokasi

Pihaknya mengatakan tetap akan mengawal program tersebut agar seluruh kegiatan pada anggaran perubahan dapat selesai tanpa tambahan hari ataupun putus kontrak. Ia juga meminta masyarakat memahami gangguan selama proses pengerjaan. 

"Ini progam prioritas dan aspirasi warga. Sehingga kami pastikan pengawasannya akan tetap berjalan," ucapnya. 

Ia pun berharap, komunikasi antara rekanan dan DPUPR dapat diperkuat, sehingga seluruh target dapat dituntaskan sebelum akhir tahun.

Di sisilain, ia mengungkapkan, proses pelelangan pada perubahan tahun ini menurutnya menggunakan E-Catalog 6.

Perubahan tersebut, memaksa rekanan dan LPSE mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. 

"Dari E-Catalog 5 ke 6 terdapat jeda vakum. Bahkan sempat dua kali gagal lelang karena rekanan belum siap," katanya, Jumat (28/11/2025). 

Pada sistem baru ini, ia menjelaskan terdapat proses paperless. Mayoritas berkas harus dikirim dalam format digital, sehingga penyedia yang memiliki tenaga IT mumpuni cenderung tidak menemukan kendala. 

"Tetapi, tidak semua rekanan berada dalam situasi tersebut," katanya.  (anr)