Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang meyayangkan sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Semarang tidak sesuai kompetensi yang dibutuhkan dinas teknis.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo mengatakan, kompetensi semestinya menjadi dasar utama dalam bekerja. Jika jumlah PPPK yang tidak sesuai kompetensi cukup signifikan, pihaknya akan memanggil BKPP selaku leading sektor kepegawaian.
"Kalau jumlahnya sangat signifikan, kami akan coba mengundang teman-teman BKPP untuk kita dengar keterangannya melalui rapat dengar pendapat bersama komisi A," papar Rahmulyo, Kamis (9/1/2025).
Rahmulyo mengatakan, keberadaan PPPK sangat penting bagi keberlangsungan masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD). Misalnya, DPU merupakan dinas yang cenderung mengurusi persoalan teknis.
Baca juga: PSIS Punya Stok Striker Melimpah, Ada Tiga Pemain Asing
"Bisa kita bayangkan, pekerja yang ada tidak sesuai spesifikasi dengan kebutuhan yang ada seperti apa," ujarnya.
Idealnya, menurut dia, dalam perekrutan PPPK, perlu memperhatikan kompetensi. PPPK harus sesuai kapasitas sesuai yang dibutuhkan dinas terkait.
"Proses rekrutmen PPPK itu orang-orang yang selama ini bekerja di instansi tertentu, mengikuti proses PPPK, terpilih. Harapannya, dia masuk di dinas di sertifikasi yang dia miliki," terangnya.
Diakuinya, rekrutmen PPPK langsung di bawah naungan BKN. Namun, karena menyangkut persoalan anggaran, rekrutmen, maupun penempatan, BKPP harus berkoodinasi dengan BKN bagaimana menyikapi persoalan di daerah yang secara sitematis menjadikan alasan untuk mengubah kompetensi rekrutmen.
"Rekrutmen PPPK semua dari BKN. Kabupaten/kota sifatnya memfasilitasi, menyelenggarakan kegiatan saja. Kami akan dengar dari teman-teman BKPP," katanya. (eyf)