TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memiliki pendapat berbeda dengan Polda Jateng soal penetapan tiga tersangka kasus dokter residen atau Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, dr Aulia Risma Lestari.

Undip buka suara soal penetapan tiga tersangka yang semuanya merupakan akademisi dari universitas negeri tersebut.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah mengumumkan tiga tersangka kasus pemerasan mahasiswi PPDS Undip Aulia Risma meliputi TEN (pria) Ketua Program Studi (Prodi) Anestesiologi Fakultas Kedokteran UNDIP, SM (perempuan) staf administrasi di prodi Anestesiologi, dan ZYA (perempuan) senior korban di program anestesi.

Baca juga: Polda Jateng Tetapkan Tiga Orang Jadi Tersangka Kasus Pemerasan Mahasiswi PPDS Undip Aulia Risma

Undip meyakini ketiga tersangka yang merupakan civitas academica tidak bersalah sehingga mereka akan memberikan pendampingan penuh terhadap tiga orang tersebut.

"Kami komitmen membantu mereka karena dari awal mereka tidak salah," ujar Kepala Kantor Hukum Undip, Yunanto saat dihubungi, Rabu (25/12/2024).

Pihaknya juga mengaku tidak kaget atas penetapan tiga tersangka tersebut.

Sebab, mereka dari awal sudah mengikuti prosedur hukum yang ada.

Baca juga: 5 Dokter Senior Dipanggil Polisi terkait Kematian Mahasiswa PPDS Undip, IDI Beri Pendampingan Hukum

"Ketika ditetapkan (sebagai tersangka) ya seperti itu konsekuensinya," jelasnya.

Tiga tersangka tersebut terdiri dari dua dokter meliputi Kaprodi dan senior PPDS serta satunya adalah staf keuangan Undip. 

"Jadi kami mau ralat, satu (tersangka) itu KPS (kaprodi/TEN) , Bu SM itu staf biasa bukan kepala staf."

"Dia staf admin bukan dokter."

"Kemudian satunya adalah dokter PPDS senior jadi kakak tingkatnya almarhum (dr Aulia Risma)."

"Jadi mereka bukan pejabat teras Undip," terang Juru Bicara Undip, Khaerul Anwar.

Menurut Khaerul, ketiganya mendapatkan surat pemberitahuan sebagai tersangka dari Polda Jawa Tengah pada Senin (23/12/2024) malam.

Selepas ketiganya mendapat surat tersebut, mereka konsultasi dengan pendamping hukum.