Pemakzulan Bupati Pati

Warga Pati Bikin Petisi Online Kawal Pemakzulan Bupati

Petisi di platform change.org ini mendesak DPRD agar bekerja serius dan tidak "main mata" dengan pihak eksekutif.

MAZKA
RAPAT PANSUS ANGKET: Suasana rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Sudewo di Gedung DPRD Pati, Kamis (21/8/2025). Kinerja Pansus ini kini diawasi ketat oleh masyarakat, salah satunya melalui petisi online yang menuntut agar proses berjalan transparan. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Gelombang tekanan publik terhadap proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo kini merambah ke ranah digital.

Sebuah petisi daring di platform change.org telah diluncurkan untuk mengawal kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati.

Petisi yang dibuat oleh kelompok bernama "Pati Bergerak" ini berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas”.

Baca juga: Sindiran untuk Bupati Sudewo yang Menghilang, Warga Pati Gelar Aksi Seribu Lilin di Alun-alun

Hingga Kamis (21/8/2025) sore, petisi tersebut telah ditandatangani oleh ratusan orang.

Tiga Tuntutan Utama Warga 

Inisiator petisi, Em Sastroatmodjo, mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan proses di DPRD tidak berhenti sebatas formalitas atau menjadi "sandiwara politik".

"Kami ingin ada keberanian DPRD untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan," ujar Sastroatmodjo.

Dalam petisi tersebut, tertulis tiga tuntutan utama untuk DPRD Pati:

  1. Membuka akses informasi kerja Pansus kepada publik secara transparan.
  2. Memastikan hasil Pansus ditindaklanjuti ke mekanisme pemakzulan, bukan berhenti di tengah jalan.
  3. Berpihak pada aspirasi rakyat Pati, bukan pada kepentingan elite politik.

Agar DPRD Tidak Masuk Angin 

Sastroatmodjo menegaskan, petisi ini dimaksudkan untuk memastikan DPRD tidak “main mata” dengan pihak eksekutif atau "masuk angin" dalam menangani kasus ini.

Ia menyebut, Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan yang terkesan menantang dan menggunakan cara-cara otoriter dalam pemerintahannya, mulai dari mutasi pegawai hingga pemecatan yang dinilai tanpa alasan jelas.

"Suara rakyat Pati jelas: kami ingin DPRD berpihak pada kami. Petisi ini adalah pengingat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” tandasnya.

Aksi digital ini berjalan paralel dengan "Posko Pengawalan" yang telah didirikan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPRD.

Sumber: Tribun Banyumas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved