Tak Ada Kenaikan PBB di Cilacap Tahun Ini, Pajak di Bawah Rp50 Ribu Gratis

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan juga mengevaluasi dampak dari kebijakan sebelumnya.

Kebijakan tidak ada kenaikan PBB ini tentu akan dirasakan secara langsung oleh seluruh warga.

Termasuk oleh para warga yang tinggal di kawasan-kawasan padat penduduk.

Seperti yang terlihat di salah satu sudut kota Cilacap.

Rumah-rumah warga tampak berjejer dengan rapi di sebuah gang yang tidak terlalu lebar.

Pagar-pagar besi menjadi pembatas antara rumah dan juga jalan aspal.

Warga yang tinggal di lingkungan seperti inilah yang akan sangat terbantu dengan adanya kebijakan keringanan PBB.

Meskipun tidak ada kenaikan PBB dan ada program keringanan, Pemkab tetap merasa optimistis.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bapenda) Cilacap, Arida Puji Hastuti, memberikan penjelasan.

Ia mengatakan, target untuk pendapatan pajak pada tahun ini tetap sebesar Rp490 miliar.

Target ini diyakini masih bisa tercapai.

Hingga awal bulan Agustus 2025, capaian realisasi pajak daerah sudah sangat baik.

Angkanya bahkan sudah mencapai 56 persen dari total target yang telah ditetapkan.

“Kalau bisa tercapai semua, rencana pembangunan daerah bisa direalisasikan sesuai target,” ujar Arida.

Ia pun berharap agar masyarakat tetap mendukung upaya pemerintah.

Yaitu dengan cara taat membayar pajak tepat pada waktunya.

Pajak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk program-program strategis pembangunan.

Kebijakan Pemkab Cilacap ini terasa sangat kontras.

Kontras dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati baru-baru ini.

Di Pati, pemerintah daerah justru menaikkan tarif PBB hingga 250 persen yang memicu protes luas.