Warga Perum Punsae Semarang Terancam Kehilangan Rumah. Sertifikat Digadai Pengembang, Bakal Dilelang

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Warga Perum Punsae di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terancam kehilangan rumah.

Pasalnya, rumah mereka terancam dilelang BTN setelah pengembang secara sepihak mengagunkan sertifikat ke bank tersebut dan tak mampu membayar pinjaman.

Perum Punsae dibangun oleh PT Agung Citra Khasthara (PT ACK).

Terkait persoalan ini, Jumat (14/3/2025), warga Perum Punsae mengadu ke DPRD Kabupaten Semarang.

Baca juga: Iseng Posting Sarang Tawon di IG, Warga Kabupaten Semarang Ini Tak Menyangka Damkar Langsung Datang

Bina Laudhi, seorang warga Perum Punsae mengatakan, dirinya membeli rumah tersebut pada 2017, seharga Rp160 juta.

Meski telah membayar lunas, rumah baru dibangun 2021, itu pun setelah dia melapor ke polisi.

"Itu pun setelah saya menekan pengembang, termasuk melapor ke polisi," kata Odi, panggilan Bina Laudhi. 

"Namun, pembangunannya juga tidak sesuai perjanjian karena rumah saya dibangun di lahan yang lebih kecil."

"Jadi, seharusnya, pengembang mengembalikan uang saya dengan perhitungan lagi," ungkap Odi. 

Surat Informasi Lelang dari BTN

Persoalan lain, warga juga belum menerima sertifikat meski telah lunas membayar.

Bahkan, ada juga rumah yang belum dibangun atau baru separuh dibangun meski warga telah  melunasi biaya pembelian.

"Kami kesulitan menemui pengembang untuk dimintai pertanggungjawaban."

"Harapan kami, hak warga dipenuhi dalam pembangunan rumah dan sertifikat diserahkan," kata dia. 

Menurut Odi, beban warga semakin berat karena tiba-tiba menerima surat dari BTN.

Surat tersebut menyatakan rumah warga akan dilelang pada 16 Mei 2025 jika tidak melakukan pelunasan pinjaman. 

"Masak kami sudah membayar lunas kepada PT ACK, harus membayar lagi Rp72 juta ke BTN. Ini kan tidak masuk akal dan sangat memberatkan kami," ungkapnya.

"Kami tidak tahu kalau sertifikat tersebut diagunkan ke bank oleh pengembang."

"Warga tidak pernah diberitahu dan tidak dimintai persetujuan," kata Odi. 

Pendataan Ulang

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Wisnu Wahyudi meminta ada pendataan ulang terkait warga Perum Punsae yang dirugikan.

"Ternyata, saat audensi jadi banyak, karena itu kami minta ini didata ulang dan diverifikasi, warga yang sudah membayar cash."

"Apalagi, data dari PT ACK ada 72 konsumen yang sudah lunas, yang merasa dirugikan harus didata," ungkapnya.

Baca juga: Kera Ekor Panjang Serbu Permukiman Warga Gedong Semarang, Diduga Akibat Pengembangan Wisata Telomoyo

Menurut Wisnu, permasalahan di Perum Punsae dengan pengembang PT ACK berawal saat BTN memberikan kredit ke pengelola lama, bernama Ari.

Selanjutnya, perusahaan tersebut diteruskan oleh Prayitno. 

"Saya malah curiga kalau BTN tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di PT ACK. Karena urusan BTN dengan perusahaan, bukan dengan warga."

"Peralihan itu kan ada mandat, ini harus clear agar warga tidak dirugikan," ungkap dia. 

Wisnu meminta kepada BTN agar tidak menekan warga, dengan menagih dan mengancam mengeksekusi rumah warga. 

"Nanti kita lihat di April, bagaimana sikap dari BTN karena kami minta ada komunikasi yang baik agar ada solusi, apalagi warga sudah membayar cash dan lunas," katanya. (Kompas.com/Dian Ade Permana)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Seratusan Warga Perum Punsae Semarang Resah, Sertifikat Diagunkan Pengembang, Terancam Dilelang BTN".