Mengenal Putra Mahkota Keraton Solo yang Sempat Unggah Status 'Nyesel Gabung Republik'

TRIBUNBANYUMAS.COM - Nama KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, tengah menjadi perbincangan warganet baru-baru ini.

Hal itu karena Putra Mahkota Keraton Solo mengunggah status di media sosial "Nyesel gabung Republik" .

Status yang sempat ditulis di media sosial tersebut sontak mengagetkan warganet.

Unggahan di Instagram Story pribadi itu, pun viral di berbagai platform media sosial hingga memicu beragam respons.

Pasalnya, tak hanya tulisan itu, KGPAA Hamengkunegoro juga menuliskan kalimat "Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi".

Meski status sudah tidak ada, namun cuitan KGPAA Hamengkunegoro ini, telah diunggah ulang oleh akun X (dulu Twitter) @BebySoSweet.

Baca juga: Cerita Buruh Sritex setelah Perusahaannya Tutup, Wagiyem Kenang Masa-masa Jaya Karyawan Dapat Saham

Terkait unggahan tersebut, pihak Keraton buka suara.

Menurut Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, kritik itu, disampaikan sebagai respons atas berbagai permasalahan di Indonesia saat ini.

Di antaranya, kasus Pertamax oplosan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp1.000 triliun. 

Kemudian, PHK massal di PT Sritex, yang tetap terjadi meskipun ada janji perlindungan dari pemerintah.

Lalu, korupsi timah yang menyeret banyak pihak dengan nilai kerugian negara sangat besar. 

Ada juga Penanganan kasus pagar laut yang dinilai tidak tegas oleh pemerintah. 

"Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya."

"Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu," kata Dany, Sabtu (1/3/2025). 

Baca juga: Ingin Serang Purwokerto, Puluhan Gangster Ditangkap saat Melintas di Purbalingga 

Lebih lanjut, Dany menyebut, kritik tersebut, juga berakar dari status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini masih ditangguhkan oleh pemerintah.