Berita Nasional

Kades Full Senyum, Dana Desa 2025 Dipastikan Melonjak Jadi Rp 70 Triliun

Untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat, Yandri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan aparat hukum

Penulis: budi susanto | Editor: khoirul muzaki
Budi Susanto/Tribun Jateng
Mendes PDTT, Yandri Susanto saat menyampaikan hasil evaluasi terkait desa dalam Rakor terbatas bidang pangan Provinsi Jateng di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Pemprov Jateng, Selasa (31/12/2024). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengumumkan anggaran dana desa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi Rp 70 triliun.

Dari total anggaran tersebut, 20 persen wajib dialokasikan untuk ketahanan pangan.


Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta sejumlah menteri lainnya dan kepala daerah di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).


“Sebanyak 20 persen dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kami akan mematangkan hal ini melalui modul. Kami juga meminta bupati dan camat se-Jateng untuk fokus pada ketahanan pangan di tahun 2025,” ujar Yandri.

Baca juga: Parah, Penyalahgunaan Komix untuk Nge-fly Merajalela di Kalangan Siswa Kendal


Untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat, Yandri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. 


Ia juga menegaskan bahwa dana desa akan diawasi secara ketat dan tidak diberikan langsung kepada individu.


“Dana desa yang 20 persen itu harus dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga ekonomi lainnya. Kami tidak ingin dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara, seperti membeli ayam yang langsung disembelih,” tegasnya.


Yandri juga menyoroti kekurangan jumlah pendamping desa, khususnya di Jateng. Saat ini, terdapat sekitar 1.400 pendamping desa, sedangkan jumlah desa di provinsi tersebut mencapai lebih dari 7.000.


“Kami akan meminta tambahan pendamping desa agar program ini berjalan lebih efektif,” imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved