Satu Desa, Satu Nakes, Satu Faskes: Program Ganjar-Mahfud untuk Atasi Ketimpangan Layanan Kesehatan

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud kembali menyoroti permasalahan kesehatan di Indonesia.

Setelah dalam kampanye perdana beberapa waktu lalu menawarkan program Satu Desa, Satu Tenaga Kesehatan (Nakes), Satu Fasilitas Kesehatan (Faskes), dalam lanjutan kampanye Pilpres 2024, Pasangan Ganjar-Mahfud kembali memaparkan bahwa program ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi disparitas layanan kesehatan di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa.

Fakta menunjukkan, tingkat ketimpangan layanan kesehatan di Jawa dan luar Jawa masih besar, khususnya di daerah Timur Indonesia, seperti Papua dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Ganjar-Mahfud menilai, pemerataan layanan kesehatan merupakan keharusan jika ingin menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di seluruh Indonesia, dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com (1/12/2023).

Baca juga: Jubir TPN Ganjar-Mahfud Diperiksa, TPDI & Perekat Nusantara Desak Polri Berbenah dan Jaga Netralitas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tingkat ketimpangan layanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia masih sangat besar, terutama antara daerah-daerah di Jawa dan luar Jawa.

Untuk itu, jika ingin mewujudkan slogan "Indonesia Harga Mati", salah satu hal yang harus dilakukan adalah mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh daerah di tanah air.

Hal itu dikatakan Muhadjir pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan SBM (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Tahun 2023, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, pada Selasa malam, (28/11/2023).

Dalam rilis yang dikirim ke sejumlah media, Muhadjir mengatakan, saat ini disparitas layanan kesehatan di Indonesia masih cukup besar.

Layanan kesehatan di Pulau Jawa, menurut dia, sudah baik, akan tetapi tidak demikian untuk kondisi di luar Pulau Jawa terutama di Indonesia Timur serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Baca juga: Ganjar Pranowo soal Kebebasan Pers: Pemerintah Tidak Boleh Baper Jika Dikritik

Menurut dia, pemerataan pelayanan kesehatan juga mencakup transfer teknologi kesehatan.

"Tidak mungkin kita menangani kesehatan di Papua seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, di Pulau Kangean Madura sama dengan penanganan di Jakarta. Dibutuhkan teknologi termasuk Artificial Intelligence (AI). Saya yakin Pak Menkes sangat menguasai bidang itu. Karena itu gagasan besar dari Pak Menkes sangat luar biasa untuk melakukan proses transformasi," kata Muhadjir.

Menurut Menko PMK, pemerataan layanan kesehatan harus disiapkan sungguh-sungguh dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Anggaran kesehatan itu sebagian besar di daerah, tidak di pusat. Maka tanggung jawab kesehatan itu lebih banyak di daerah Provinsi Kab/Kota daripada di pusat," tutup Muhadjir. (***Vincent***)