Polri Jelaskan Potensi Operasi Intelijen Asing pada Pilpres 2024

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Kabaharkam Komjen pol M. Fadil Imran angkat suara soal mencuatnya isu operasi intelijen asing di Pilpres 2024.

Menurutnya, di antara fokus Polri dalam menangani keamanan Pemilu itu adalah mengantisipasi kerawanan terjadinya operasi intelijen asing. 

"Sebenarnya saya tidak mengatakan, yang mengatakan itu beliau (Aboe), tetapi beliau tidak mengutip secara detail. Yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing," kata Fadil saat jumpa pers usai rapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/11/2023).

Mantan Kapolda Metro Jaya menyebut apa yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi III itu merupakan bentuk kerawanan dan potensi-potensi gangguan yang terjadi di Pemilu.

Baca juga: Kisah Antania Sinta Mahasiswa STIKES Telogorejo Diterima Jadi Perawat di Rumah Sakit Arab Saudi

Operasi intelijen asing di antara bentuk kerawanan itu. 

"Isinya itu bahwa Indonesia adalah negara yang secara geografis, geopolitik Strategis. Jadi, sangat tidak menutup kemungkinan terjadi potensi, gangguan kerawanan dari pihak asing," kata dia.

"Bahwa kami tidak mengatakan ada capres-cawapres yang dibiayai oleh asing, (hanya) potensi, sama seperti potensi gangguan terhadap distribusi logistik, potensi kerawanan musim hujan, potensi," tegas Fadil.

Selain itu, secara geopolitik, geostrategis, Indonesia juga berada di antara benua Australia dan benua Asia.

"nah sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan asing, nah itu harus kita perhitungkan gitu. Tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada capres dan cawapres," tukas Fadil.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy sempat mempertanyakan adanya isu kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, terhadap pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.

Baca juga: Ratu Tisha : Piala Dunia U-17 2023 Kesempatan Bagi Indonesia Benahi Kompetisi

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia antara lain memberikan bantuan dana secara klandestin terhadap koalisi capres dan cawapres tertentu, tolong digarisbawahi ini," ungkap Aboe Bakar.

Aboe Bakar meminta Polri untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan arus dideteksi dan diantisipasi oleh Polri. 

"Mohon dijelaskan ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres dan cawapres yang didanai oleh asing? ataukah semua analisa dari Polri mengenai adanya potensi pendanaan asing, ada enggak? Tolong diberikan penjelasan dalam hal ini," ujarnya.

"Saya pikir ini ya pertanyaan mendasar buat kami Fraksi PKS dalam menjelang Pemilu 2024," tandasnya. (Rizki Sandi Saputra/Tribunnews)