Kepala Sekolah PNS/ASN di Banyumas Terancam Dipecat, Dukung Bakal Calon Anggota DPD RI

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Seorang PNS atau ASN yang menjabat kepala sekolah di Banyumas melanggar netralias ASN dalam pemilihan umum atau pemilu 2024.

Ia pun terancam dipecat karena melanggar netralitas ASN dalam pemilu.

Yang bersangkutan diduga aktif menggiring dukungan pada satu bakal calon anggota DPD RI dapil Jawa Tengah.

Kordiv Penanganan Pelanggaran serta Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas, Saleh Darmawan membeberkan, kepala sekolah ASN tersebut berinisial K (52) yang merupakan Kepala SD di Kecamatan Banyumas.

Baca juga: Daftar Nama 11 Bakal Calon DPD RI Dapil Jateng Yang Penuhi Syarat Verifikasi Administrasi

Hal itu berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 21 Maret 2023.

Saleh Darmawan mengungkapkan, kronologi kasus pelanggaran netralitas pemilu tersebut bermula dari adanya laporan dugaan adanya pihak yang memberikan dukungan pada peserta pemilu, yakni bakal calon anggota DPD RI.

"Setelah ditelusuri, yang bersangkutan merupakan PNS.

Yang bersangkutan mengumpulkan KTP dari guru-guru di sekolahnya, khususnya guru honerer, kemudian istri guru honorer.

Data KTP-el tersebut dikimkan ke LO bakal calon DPD Jawa Tengah," kata Saleh Darmawan kepada TribunBanyumas.com, Senin 27 Maret 2023.

Baca juga: KASN Ingatkan Netralitas Politik Jelang Pemilu 2024, ASN Tak Netral Bisa Disanksi Pemotongan Tukin

Ketika verifikasi faktual untuk dukungan bakal calon DPD Jawa Tengah oleh tim verifikator KPU Banyumas, K secara aktif mengundang melalui aplikasi WhatsApp.

Kegiatan verifikasi faktual dukungan tersebut dilakukan di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas.

"Setelah mengundang, yang bersangkutan juga turut hadir saat verifikasi faktual. 

Bahkan yang bersangkutan aktif menghubungi calon pendukung yang belum hadir, tujuannya memastikan mereka hadir dalam verifikasi faktual," jelasnya.

Baca juga: Ingatkan Netralitas Anggota di Pemilu, Kapolda Jateng: Polri Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Bawaslu Banyumas melalui Panwaslu Kecamatan Banyumas kemudian menelusuri kecurigaan dugaan pelanggaran pemilu.

Setelah dilakukan penelusuran, didapatkan bukti-bukti yang menguatkan temuan pelanggaran pemilu tersebut.

"Berkas dilimpahkan ke Bawaslu Banyumas, kemudian kami melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan saksi-saksi," ujarnya.

Yang bersangkutan mengakui keterlibatannya dalam menggiring dukungan kepada satu bakal calon DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah.

Dari hasil penanganan pelanggaran pemilu, diterbitkanlah Surat Rekomendasi kepada KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Baca juga: Pantau Coklit Data Pemilih Pemilu 2024, Bawaslu Banyumas Sambangi Desa Adat Bonokeling

"Surat Rekomendasi kepada KASN kami layangkan pada 4 Maret 2023. 

Kemudian turun Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Banyumas selaku Pembina Kepegawaian menjatuhkan sanksi pelanggaran berat kepada PNS yang bersangkutan," katanya.

Sebagai informasi, jenis pelanggaran yang dilakukan ASN tercantum dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 

Selain itu, terpenuhi unsur pelanggaran atas Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No. 02 Tahun 2022, dan Nomor 800-5474 Tahun 2022, 256 Tahun 2022 dan 30 Tahun 2022, dan 1447.1/PM.01/K.01/09/2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Baca juga: Masuk Daerah Rawan Konflik Kategori Sedang, Ini yang Dilakukan Bawaslu Banyumas Hadapi Pemilu 2024

Yang bersangkutan dijatuhi hukuman sanksi disiplin berat. 

Mengacu pada hukuman tersebut, K terancam penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. (*)

Baca juga: Peringati HUT Korpri, Pj Bupati Cilacap Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu, Tak Ikut di Politik