Berita Banyumas

KemenPPPA Minta Proses Hukum terhadap Empat Kakek Cabul Harus Terus Jalan, Hak Korban Juga Dipenuhi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta proses hukum untuk empat orang kakek yang berbuat cabul kepada anak gadis beru

Editor: Pujiono JS
POLRES BANYUMAS
Empat kakek berinisial W (70), J (50), SA (69), K (67), warga Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, diamankan Satreskrim Polresta Banyumas, Kamis (12/1/2023). Mereka dilaporkan mencabuli anak 12 tahun hingga hamil. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( KemenPPPA) meminta proses hukum untuk empat orang kakek yang berbuat cabul kepada anak gadis berusia 12 tahun di Banyumas harus terus dijalankan.

Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, mengatakan pemenuhan hak korban yang sudah hamil tidak boleh diabaikan.

Nahar mengatakan bahwa pemenuhan hak korban dan anak yang dikandungnya akan melibatkan petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

"Maka proses hukumnya harus jalan, lalu pemenuhan hak korbannya juga enggak boleh diabaikan," kata Nahar saat ditemui di Gedung KemenPPPA, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Empat Kakek di Banyumas Tega Cabuli Anak 12 Tahun, Korban Kini Hamil 3 Bulan

Baca juga: Guru Ngaji Cabul di Batang Terancam Hukuman Kebiri, Akui Sodomi 20-an Anak

Baca juga: Korban Guru Ngaji Cabul di Batang Bertambah, Ada 21 Anak Yang Tersebar di Tiga Kelurahan

Nantinya, petugas akan melakukan asesmen kepada korban untuk melihat luka atau kejiwaan.

Hasil asesmen tersebut kemudian akan menentukan intervensi maupun layanan yang tepat untuk korban dan anak.

"Misalnya bukan hanya sekedar disetubuhi tapi hamil. Maka ini juga berarti urusannya bukan satu, hanya korban. Berarti ada juga yang mengurusi yang di dalam kandungan. Itu harus ditangani dua-duanya karena korbannya adalah anak," ucap Nahar.

Nahar mengungkapkan, proses hukum ini harus mengacu pada pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 81 ayat (1) menyebutkan, hukuman pelalu pemerkosaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Lalu karena korban diimingi-imingi uang senilai Rp 3.000 - Rp 20.000, maka pelaku juga dijerat pasal 81 ayat (2), yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

"Jadi harus dipastikan empat kakek ini memenuhi unsur pasal 76d atau tidak. Pasal 76d itu hubungan badan antara beda jenis. Kalau hanya pencabulan, meraba, bahkan sampai menyodomi sesama jenis itu pasal 82," tutur dia.

Bahkan bila persetubuhan dilakukan bersama-sama, keempat pelaku bisa dikenakan pemberatan pidana yang diatur dalam pasal 81 ayat 3. Jerat pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana di ayat 1.

Penambahan sepertiga dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pemerkosaan.

"Jadi kalau ancaman pidananya 15 tahun berarti pidananya bisa 20 tahun. Kalau nanti polisi menemukan bahwa ini (kejadian) terulang, dia pernah melakukan kejahatan yang sama, maka akan memenuhi unsur ayat 4," jelas Nahar.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved