Berita Jateng

Upaya Ganjar Menginisiasi Bupati dan Wali Kota untuk Terapkan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menginisiasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: Pujiono JS
IST
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menginisiasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.

Hal itu mendapat tanggapan dari Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri saat acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia) 2022 di Surabaya, Kamis (1/12/2022).

"Begini KPK memang mendorong dalam rangka pendidikan sosialisasi kampanye antikorupsi karena itu KPK meminta untuk seluruh kepala daerah untuk pembelajaran materi antikorupsi baik itu SD, SMP dan SMA," ujar Firli.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022). (IST)

Lantaran sekolah-sekolah itu merupakan kewenangan masing-masing daerah, papar dia, diharapkan tiap kepala daerah ikut ambil peran dalam penerapan kurikulum pendidikan tersebut.

"Karena itu ada di bawah kewenangan Gubernur Bupati, Wali Kota, Bupati, maka mereka tentu kita harapkan andil besar. Maka dari itulah akan menimbulkan sumbangsih kepala daerah dalam menanamkan nilai-nilai integritas untuk menghindari korupsi dan juga sekaligus upaya pemberantasan nyata korupsi yang dilakukan kepala daerah," tegasnya.

Sementara itu, sampai saat ini di Jawa Tengah sudah ada 23 SMA dan SMK negeri yang menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi.

Yaitu, SMAN 2 Salatiga, SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan, SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang. 

Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya, SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar, SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan SMKN 2 Sukoharjo.

Selain itu ada pula SMAN 1 Magelang Kota Magelang, SMAN 1 Purworejo, SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung, SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas, SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan, dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, pendidikan anti korupsi di sekolah menjadi salah satu upaya pemberantasan sejak dini.

Ganjar menilai, dari setiap pelajaran, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan.

"Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah, ya. Kita tanda tangan bersama bupati/wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolah," katanya.

Ganjar menyabut, pendidikan antikorupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus.

Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah. Baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif. 

"Enggak perlu dengan kurikulum khusus. Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye anti korupsi," tandasnya. (***)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved