Berita Internasional

Anwar Ibrahim Resmi Jadi Perdana Menteri Malaysia, Harus Kerja dengan Koalisi Pakatan Harapan

Gejolak polisi di Malaysia yang terjadi sejak beberapa tahun ini diharapkan selesai dengan terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Anwar Ibrahim menyampaikan orasi budaya di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (30/1/2012). Anwar resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Ke-10 Malaysia, Kamis (24/11/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Gejolak polisi di Malaysia yang terjadi sejak beberapa tahun ini diharapkan selesai dengan terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Anwar Ibrahim dilantik sebagai perdana menteri ke-10, Kamis (24/11/2022) sore.

Dikutip dari Malay Mail, Anwar Ibrahim mengambil sumpah jabatan dan kerahasiaannya di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara.

Penunjukannya sebagai perdana menteri mengakhiri gejolak karier politiknya yang dimulai pada 1990-an, ketika dia dipecat sebagai wakil perdana menteri Mahathir Mohamad, meskipun digadang-gadang sebagai penerusnya.

Dilantiknya Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri juga mengakhiri intrik politik dan ketidakpastian yang menimpa Malaysia, saat ini.

Baca juga: Anwar Ibrahim Mengaku Puas atas Penjelasan Mahatir Soal Pengunduran Diri dari PM Malaysia

Baca juga: Babak Baru Krisis Politik Malaysia Raja Tunjuk PM Baru. Mahatir: Saya Dikhianati Pecundang Muhyidin

Kini, Anwar harus bekerja untuk membentuk kabinet yang perlu menyeimbangkan komposisi partai-partai yang mendukung koalisi Pakatan Harapan dalam membentuk pemerintahan.

Pakatan Harapan memenangkan kursi terbanyak dalam Pemilu ke-15 Malaysia, dengan raihan 82 kursi.

Meski begitu, jumlah itu kurang dari jumlah minimal 112 yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana di Parlemen.

Sementara, dikutip dari Free Malaysia Today, Istana Negara mengatakan, Raja telah menyetujui penunjukan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri setelah berdiskusi dengan para penguasa Melayu.

Raja awalnya meminta PH dan Perikatan Nasional (PN) untuk membentuk pemerintahan persatuan.

Tetapi, Ketua PN Muhyiddin Yassin menolak karena bloknya tidak mau bekerja dengan PH.

Sementara, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah, awalnya mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri.

Kedua koalisi itu akhirnya mengatakan akan mengikuti keinginan Raja untuk pemerintahan persatuan.

Sementara itu, Rabu malam, Majelis Tinggi UMNO mengatakan, partainya akan mendukung pemerintah persatuan yang tidak dipimpin PN.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved